Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penerapan sistem sanksi dan insentif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kebijakan responsif gender.
Langkah ini dinilai krusial agar prinsip kesetaraan dan keadilan gender tidak berhenti di tataran wacana, melainkan terimplementasi nyata dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Rapat berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Dalam pandangannya, Najib menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas penyampaian nota penjelasan Raperda pada 26 Mei 2025. Ia menilai, Raperda Pengarusutamaan Gender merupakan langkah maju dalam memperkuat komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses pembangunan.
“Kami menilai, implementasi pengarusutamaan gender perlu didukung dengan mekanisme reward and punishment bagi OPD. Hal ini penting agar program responsif gender tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa setiap OPD wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Dengan demikian, kebijakan daerah dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Selain aspek tata kelola, fraksi juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan menerapkan konsep gender budgeting. Menurut Najib, tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan kebijakan responsif gender akan sulit terwujud secara efektif.
“Kami juga mendorong agar fasilitas pendidikan di Balikpapan dilengkapi sarana dan prasarana yang ramah gender. Lingkungan belajar yang aman dan inklusif merupakan bagian penting dari kebijakan berkeadilan,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Najib menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal proses pembahasan kedua Raperda tersebut secara intensif bersama Pemerintah Kota dan stakeholder terkait.
“Fraksi PDI Perjuangan siap mendorong proses pembahasan yang proporsional, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Najib.
Ia berharap, kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga Balikpapan.
“Dengan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota, dan masyarakat, kami yakin Balikpapan dapat menjadi kota yang inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
