Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan program prioritas pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tekanan akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. DPRD menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan langkah pembangunan, melainkan mengarahkan sumber daya pada sektor yang paling berdampak bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memberi tantangan besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai proyek infrastruktur. Dari total sekitar Rp1,8 triliun dana transfer, sekitar 70 persen di antaranya harus dipangkas.
“Pemotongan ini cukup signifikan. Banyak kegiatan fisik yang terpaksa ditunda, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan besar tidak bisa dimulai pada tahun 2026,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Meski demikian, Yusri menegaskan arah kebijakan anggaran akan tetap difokuskan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan publik, seperti pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur dasar, dan konservasi lingkungan.
“Seluruh alokasi anggaran fisik akan kami arahkan pada program yang paling mendesak dan selaras dengan visi Wali Kota, yakni mewujudkan Balikpapan bebas banjir,” tambahnya.
Menurutnya, banjir masih menjadi persoalan klasik yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Selain memperkuat pembangunan drainase dan normalisasi saluran air, DPRD juga mendorong program pelestarian lingkungan agar solusi pengendalian banjir bersifat jangka panjang.
“Pekerjaan besar ini tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Kami tetap berupaya agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan pembangunan,” kata Yusri.
Ia optimistis langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan menghambat pelayanan publik dan keberlanjutan proyek strategis.
Yusri juga berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan alokasi dana agar daerah tidak kehilangan momentum pembangunan.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar pembangunan di Balikpapan tetap berlanjut,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
