Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) memastikan bahwa program “Kota Kita” akan tetap berlanjut pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menangani kawasan kumuh di wilayah Balikpapan.
Kepala Disperkim Kota Balikpapan, Rafiuddin, menjelaskan bahwa program ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Program Kota Kita ini berkolaborasi dengan semua stakeholder di Balikpapan. Untuk alokasi Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), nanti akan diberikan ke teman-teman di kecamatan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh,” ujar Rafiuddin kepada wartawan, Selasa (8/7/2025).
Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, Disperkim juga menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut membantu dalam penanganan kawasan kumuh.
“Kami melibatkan semua pihak. Termasuk CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan. Jadi, penanganan kumuh ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Rafiuddin memastikan bahwa program ini akan terus berjalan pada tahun 2025 ini. Namun, saat ditanya mengenai wilayah atau kelurahan mana yang akan menjadi sasaran program selanjutnya, ia menyampaikan akan mencari informasi lebih lanjut.
“Yang pasti, program tetap berjalan. Untuk wilayah yang akan menjadi prioritas, nanti akan kami informasikan setelah data lengkap tersedia,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh dalam program “Kota Kita” mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan kondisi bangunan, peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan air bersih, hingga proteksi kebakaran.
Selain itu, beberapa proyek teknis juga akan dilakukan, seperti pembangunan reservoir air dan instalasi pengolahan air bersih (water treatment), termasuk pengadaan tandon, mesin filter, selang, dan pipa.
“Setiap kawasan kumuh memiliki karakteristik yang berbeda. Maka penanganannya juga akan disesuaikan dengan indikator kumuh yang ada di masing-masing wilayah,” tutup Rafiuddin. (Yud/ADV/Diskominfo Balikpapan)
