Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan terus memperjuangkan kesejahteraan kader posyandu, relawan kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam layanan kesehatan masyarakat. Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Balikpapan, DKK mengajukan usulan penting yakni pemberian insentif bagi kader posyandu, yang dinilai memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting.
Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menegaskan bahwa kader posyandu adalah pahlawan kesehatan di tingkat akar rumput. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, memberikan layanan kesehatan seperti pemantauan tumbuh kembang anak dan pencegahan penyakit. “Kader posyandu adalah garda terdepan yang sangat kami andalkan. Mereka memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting, yang saat ini menjadi fokus utama kami. Sayangnya, selama ini mereka bekerja hanya sebagai relawan tanpa insentif yang layak,” jelas Alwiati baru-baru ini.
Saat ini, kader posyandu hanya menerima dana transportasi sebesar Rp 50 ribu, yang tentu saja jauh dari memadai jika dibandingkan dengan kontribusi besar yang mereka berikan. “Kami berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam bentuk insentif. Kontribusi mereka sangat besar, dan kami ingin memberikan apresiasi yang sesuai,” tambah Alwiati.
Dalam pertemuan tersebut, DKK meminta agar DPRD Balikpapan mengalokasikan anggaran khusus untuk insentif kader posyandu, mirip dengan insentif yang diberikan kepada ketua RT untuk operasional. Dengan adanya insentif ini, diharapkan kesejahteraan kader meningkat sehingga mereka bisa bekerja lebih optimal dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam mendukung program-program kesehatan yang digagas pemerintah.
Posyandu di Balikpapan sendiri sebagian besar operasionalnya bergantung pada dana bantuan dari RT, namun dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan operasional, bukan untuk kesejahteraan kader. “Jika insentif ini bisa diwujudkan, kami yakin kader posyandu akan lebih aktif dan semangat dalam melayani masyarakat, khususnya dalam memantau kesehatan ibu dan anak,” lanjut Alwiati.
DKK Balikpapan memperkirakan, untuk memberikan insentif kepada kader posyandu di seluruh kota, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Jumlah ini didasarkan pada jumlah RT di Balikpapan, yang mencapai 1.788, dengan rata-rata setiap RT memiliki lima kader posyandu. Dengan insentif yang layak, DKK optimis bahwa para kader bisa lebih aktif, termasuk dalam mendatangi rumah-rumah warga yang belum membawa anaknya ke posyandu untuk penimbangan dan pemeriksaan kesehatan rutin.
“Kehadiran kader sangat penting dalam mendorong keluarga untuk memanfaatkan layanan posyandu. Selama ini, tingkat kunjungan ke posyandu masih rendah, padahal posyandu adalah kunci dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal dan mencegah stunting. Kami berharap dengan insentif yang layak, para kader bisa lebih aktif mengajak warga untuk rutin datang ke posyandu,” kata Alwiati.
DKK Balikpapan menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan kader posyandu akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Balikpapan, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam program kesehatan kota.
“Kesejahteraan kader yang terjamin akan membuat mereka lebih bersemangat dan fokus dalam menjalankan tugas mereka. Kami percaya, dengan dukungan dari DPRD dan pemerintah, insentif ini bisa menjadi kenyataan dan akan membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkas Alwiati. (ADV/Diskominfo Balikpapan)
