Lintasbalikpapan.com, JAKARTA – Utang pemerintah sudah tembus Rp8.041,01 triliun hingga 30 November 2023. Jumlah itu naik Rp90,49 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.950,52 triliun.
Dilansir dari Antaranews.com, pertambahan utang itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 menjadi 38,11%, naik dari bulan sebelumnya yang ada di level 37,95%. Posisi itu masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan, yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dikutip dari Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA, “Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2023 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40%.”
Perlu diketahui bahwa utang pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Sementara itu, mayoritas utang pemerintah sampai November 2023 masih didominasi oleh instrumen SBN, yakni 88,61% dan sisanya pinjaman 11,39%.
Rincian jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.124,98 triliun, yaitu terdiri atas SBN domestik Rp5.752,25 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp4.677,88 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.074,37 triliun.
Sedangkan, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga November 2023 sebesar Rp1.372,73 triliun. Jumlah ini terdiri atas Surat Utang Negara Rp1.033,24 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp339,49 triliun.
Lantas, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman adalah Rp916,03 triliun. Jumlah itu terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri Rp886,07 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp886,07 triliun terdiri dari bilateral sebesar Rp268,57 triliun, multilateral sebesar Rp540,02 triliun, dan commercial banks sebesar Rp77,48 triliun.
