Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) mewujudkan kemandirian atau swasembada pangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski memiliki lahan pertanian dan sentra produksi padi lokal, kebutuhan beras masyarakat Benua Etam hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Pulau Jawa.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia menilai potensi pertanian yang dimiliki Kaltim belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri.
“Masalahnya, kita sebenarnya punya produksi padi sendiri. Tetapi kenyataannya, kita masih tetap mendatangkan pasokan dari Sulawesi dan Jawa,” jelas Sigit, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, sejumlah wilayah di Kaltim sebenarnya telah dikembangkan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung padi daerah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kawasan Petapus di Kota Samarinda.
Namun, keberadaan sentra produksi tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin seluruh kebutuhan beras masyarakat Kaltim. Besarnya kebutuhan konsumsi penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam mengejar target kemandirian pangan.
“Di PPU ada lumbung padi, begitu juga di Kukar dan kawasan Petapus di Samarinda. Tetapi pertanyaannya, apakah produksi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua di Kaltim?” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sigit menilai, persoalan swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kapasitas produksi. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan perlu diimbangi dengan keterlibatan aktif masyarakat. Warga harus didorong agar bersedia terjun langsung mengelola sektor pertanian di wilayah masing-masing.
“Kita memang menginginkan swasembada pangan. Tetapi kita juga perlu melihat, apakah masyarakat Kalimantan Timur siap dan mau bekerja untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Sigit menekankan pentingnya data yang akurat untuk melihat sejauh mana ketergantungan Kaltim terhadap pasokan beras dari luar daerah. Perbandingan antara volume produksi atau hasil panen lokal dengan jumlah beras yang didatangkan dari daerah lain perlu diketahui secara jelas.
Ia menyatakan akan terlebih dahulu memeriksa dokumen resmi sebelum menyampaikan angka perbandingan tersebut kepada publik. Langkah itu diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk angka pastinya, saya harus mengecek datanya terlebih dahulu. Agar informasi yang disampaikan tepat dan tidak keliru,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)












