Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi kemampuan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi untuk mencari sumber pendapatan alternatif agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga.
DPRD Kaltim pun mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS). Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah di tengah keterbatasan dana transfer.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai optimalisasi sumber pendapatan alternatif perlu segera dilakukan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer pemerintah pusat apabila ingin menjaga kapasitas anggaran.
“Kalau daerah tidak segera melakukan optimalisasi. Tentu peningkatan APBD kita tidak akan bisa dilakukan,” jelas Agusriansyah, belum lama ini.
Dia mengungkapkan, pembahasan Ranperda LLPADS bersama sejumlah instansi teknis, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menghasilkan sejumlah masukan terkait penataan sumber penerimaan daerah.
Dari pembahasan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim melihat bahwa penyusunan regulasi LLPADS tidak semata-mata didorong kebutuhan menambah pendapatan. Perubahan ketentuan perundang-undangan juga menjadi salah satu alasan perlunya penyesuaian dasar hukum sejumlah pungutan daerah.
Agusriansyah menjelaskan, terdapat jenis penerimaan yang pengaturannya perlu dipisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemisahan tersebut diperlukan agar setiap pungutan memiliki landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang tidak boleh lagi dituangkan di dalam Perda Pajak dan Retribusi. Tapi harus diatur ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” urainya, Senin (16/11/2026).
Sejumlah jenis penerimaan yang menjadi perhatian dalam pembahasan di antaranya retribusi pelayanan pendidikan, retribusi terminal, retribusi izin usaha perikanan, hingga retribusi izin trayek.
Selain menata dasar hukum penerimaan tersebut, Ranperda LLPADS juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Agusriansyah, kedua unsur tersebut memiliki potensi untuk memperkuat penerimaan daerah melalui pengelolaan layanan dan kegiatan yang menjadi kewenangannya.
“Kita juga ingin mengoptimalkan peran BLUD dan OPD. Karena keduanya memang bisa berkontribusi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah,” terang anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.
Dia menambahkan, keberadaan Perda LLPADS nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum bagi OPD dan pemangku kepentingan dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Regulasi tersebut juga akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menyusun aturan pelaksanaan yang lebih teknis. Dengan demikian, setiap jenis penerimaan yang dikelola memiliki pijakan hukum dan mekanisme pemungutan yang jelas.
“Dibutuhkan dasar hukum yang jelas melalui Perda, sebelum dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan SK Gubernur. Semuanya yang mengatur jenis-jenis item retribusi,” beber legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Melalui percepatan pembahasan Ranperda LLPADS, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi memiliki ruang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan APBD dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika dukungan transfer pusat mengalami tekanan. (ADV/DPRD Kaltim)











