APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Rp12,1 Triliun, DPRD Minta OPD Selektif Susun Program

Lintasbalikpapan.com, KALTIM – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2027. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, setiap anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan hal tersebut perlu menjadi perhatian seluruh OPD di Benua Etam. Terlebih, pemerintah daerah diperkirakan menghadapi keterbatasan anggaran yang semakin besar pada tahun mendatang.

“Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang diusulkan itu harus betul-betul menyentuh hajat hidup masyarakat. Yakni, memang betul-betul akan bermanfaat dan akan berdampak,” jelas Andi Satya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, penyusunan program juga harus memperhatikan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, setiap kegiatan yang direncanakan memiliki dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.

Andi Satya menguraikan, tantangan penyusunan anggaran semakin besar seiring proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada 2027. Nilainya diperkirakan berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menentukan prioritas secara cermat. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru berdampak pada penurunan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

“Di era efisiensi ini, proyeksi tahun 2027 APBD kita akan tergerus lagi, yakni menjadi sekitar Rp12,1 triliun. Jadi, kami punya harapan besar bahwa program yang disusun nantinya betul-betul realistis dan konkret. Khususnya, manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tegas legislator Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Ia menilai program kerja OPD tidak boleh sekadar menjadi daftar kegiatan rutin setiap tahun. Masing-masing program harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Karena itu, DPRD Kaltim akan mencermati secara detail perencanaan program, terutama pada sektor-sektor utama seperti pendidikan dan kesehatan.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, alokasi anggaran untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kedua sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah, meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan,” beber Andi Satya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut.

DPRD Kaltim berharap seluruh OPD mampu menyusun program yang realistis dan tepat sasaran. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *