Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kebijakan pembatasan jam pengisian BBM jenis Pertalite di Kota Balikpapan dinilai berpotensi membebani masyarakat, khususnya sopir angkutan umum dan pekerja yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, mengatakan kebijakan pembatasan waktu penyaluran BBM bersubsidi tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya terkait pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan roda empat pada malam hari. Menurut Hamid, kondisi tersebut dapat membuat sebagian sopir harus menambah waktu kerja demi mendapatkan BBM.
“Memang kebijakan ini ada plus-minusnya. Tetapi di Balikpapan masih banyak kendala, terutama pembatasan jam pengisian untuk kendaraan roda empat pada malam hari. Sampai saat ini masih terjadi antrean panjang,” kata Hamid, Kamis (10/9/2026).
Ia mencontohkan antrean kendaraan yang masih terlihat di SPBU kawasan depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam pengisian belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan antrean BBM di lapangan.
Hamid menilai pembatasan waktu pengisian juga berdampak terhadap pola kerja sopir angkutan umum maupun pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk mencari penghasilan.
“Siang mereka harus mencari setoran, kemudian malam harus bekerja lagi untuk mencari BBM. Ini tentu menambah waktu kerja dan membuat mereka harus begadang,” ujarnya.
Karena itu, Hamid mendorong Pemerintah Kota Balikpapan bersama pihak terkait untuk mengevaluasi kembali aturan pembatasan jam pengisian Pertalite.
Dia berharap evaluasi tidak hanya melihat aspek distribusi BBM, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang membutuhkan Pertalite untuk bekerja dan mencari penghasilan.
Hamid juga mengusulkan agar seluruh SPBU yang sebelumnya melayani Pertalite dapat kembali diberikan kuota yang memadai. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan lokasi untuk mengisi BBM dan antrean tidak terpusat di SPBU tertentu.
“Saya berharap perlu ada evaluasi. Kalau semua SPBU yang mengisi Pertalite diberikan kuota, saya rasa antrean bisa berkurang. Setiap kendaraan yang ingin mengisi Pertalite bisa tersebar ke seluruh SPBU,” jelasnya.
Menurut Hamid, pemerataan penyaluran Pertalite dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean sekaligus meringankan beban masyarakat yang harus menyesuaikan waktu kerja akibat pembatasan jam pengisian.
“Antrean ini terjadi karena hanya beberapa SPBU yang dibuka. Kalau semua SPBU dibuka dan diberikan kuota Pertalite, otomatis antrean bisa terbagi dan tidak menumpuk di satu tempat,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
