Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan yang menggandeng 15 sekolah swasta dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Kerja sama tersebut dinilai menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri yang belum mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar setiap tahunnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan tanpa harus terus-menerus membangun sekolah baru.
“Ini salah satu solusi yang sangat baik. Sekolah swasta kita gandeng untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang terpenting, seluruh sekolah yang terlibat mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah,” ujarnya, Senin (15/6/2026)
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta yang telah memiliki sarana prasarana dan tenaga pendidik yang memadai menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus pada penguatan kualitas pendidikan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.
“Daripada terus membangun sekolah baru dan memikirkan kebutuhan sumber daya manusia serta tenaga pendidiknya, sekolah swasta sebenarnya sudah siap. Bangunannya sudah ada, gurunya juga tersedia, sehingga tinggal memperkuat kolaborasi melalui kesepakatan yang baik antara pemerintah dan pengelola sekolah swasta,” katanya.
Gasali berharap semakin banyak sekolah swasta yang bersedia bergabung dalam program kemitraan tersebut. Ia menyebut jumlah sekolah swasta mitra Disdikbud terus bertambah dari 13 sekolah pada 2025 menjadi 15 sekolah pada tahun ini.
“Harapan kami seluruh sekolah swasta di Balikpapan dapat bergabung. Tahun lalu ada 13 sekolah, sekarang bertambah menjadi 15 sekolah. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang ikut sehingga pendidikan di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih optimal,” tuturnya.
Meski demikian, Gasali mengakui persebaran sekolah swasta di Balikpapan belum merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan DPRD dalam menyusun perencanaan pembangunan pendidikan ke depan.
Ia menjelaskan, apabila di suatu kawasan tidak tersedia sekolah swasta dan akses menuju sekolah yang ada cukup jauh, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan unit sekolah baru atau penambahan rombongan belajar (rombel) sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau di suatu wilayah memang belum ada sekolah swasta dan jangkauannya terlalu jauh, tentu itu menjadi bahan evaluasi. Ke depan bisa saja diusulkan pembangunan sekolah baru atau penambahan rombel agar layanan pendidikan lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Gasali, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Balikpapan dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat benar-benar dapat menikmati pendidikan yang layak dan mumpuni. Ini menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Adapun 15 SMP swasta yang menjadi mitra Disdikbud Kota Balikpapan dalam pelaksanaan SPMB 2026 meliputi SMP PGRI 4, SMPIT As’sadiyah Manuntung, SMP YPI, SMP Plus Nurul Khaerat, MTs Ibnu Khaldun, SMP Sinar Pancasila, SMP Wiyata Mandala, SMP PGRI 2, SMP Al Hassan, SMP PGRI 7, SMP Sabilal Muhtadin, SMPIT Al Azhar Prona, SMP Al Ula, MTs Sabilal Muhtadin, dan SMP PJHI. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
