Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menekankan pentingnya validasi dan pembaruan data penerima manfaat dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan Kelas III gratis yang dibiayai Pemerintah Kota Balikpapan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Yono, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, melainkan juga pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Ia mengingatkan adanya potensi persoalan apabila data kepesertaan tidak diperbarui secara berkala. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, namun memilih menurunkan kelas kepesertaan ke kelas III sehingga berpotensi memanfaatkan program yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan.
“Jangan sampai fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dimanfaatkan oleh mereka yang sebenarnya mampu,” tegasnya, Senin (8/6/2026)
Karena itu, validasi dan verifikasi data dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Yono menilai pengurus RT memiliki peran strategis karena mengetahui secara langsung kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungannya.
Dia juga menyoroti pentingnya pembaruan data untuk berbagai program bantuan pemerintah lainnya, seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, masih ditemukan data penerima bantuan yang tidak lagi sesuai kondisi di lapangan.
“Masih ditemukan kasus penerima bantuan yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih tercatat dalam data. Kondisi seperti ini harus segera diperbarui agar bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yono menjelaskan bahwa alokasi anggaran program BPJS Kesehatan gratis dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdata. Oleh sebab itu, akurasi data menjadi faktor penting dalam perencanaan anggaran daerah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan hanya memiliki dua momentum pembahasan anggaran, yakni Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan. Jika terjadi lonjakan jumlah peserta akibat data yang tidak akurat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pengelolaan anggaran.
“Karena itu, data harus terus diperbarui dan diverifikasi agar perencanaan anggaran tetap tepat, program berjalan berkelanjutan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Di sisi lain, Yono juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. DPRD mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan bersama rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik. Jangan sampai masyarakat sudah mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi masih menghadapi kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi IV DPRD Balikpapan siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai kurang optimal. Bahkan, pihaknya tidak segan memanggil manajemen rumah sakit apabila ditemukan keluhan yang berulang.
Menurutnya, DPRD membutuhkan informasi langsung dari masyarakat maupun pengurus RT agar dapat memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya di lapangan.
“Kami memerlukan informasi yang riil dari masyarakat. Kalau hanya bertanya kepada pihak tertentu, sering kali laporannya terlihat sudah baik, padahal kenyataannya di lapangan belum tentu demikian,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
