Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan bahan pokok dipastikan meningkat dan berpotensi diikuti kenaikan harga di pasaran. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menilai kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri merupakan pola tahunan, namun diharapkan tetap dalam batas wajar.
“Biasanya setiap Ramadan dan Lebaran memang ada kenaikan harga, terutama untuk bahan pokok seperti telur, daging, dan sayur-sayuran. Tapi harapan kita kenaikannya tidak terlalu tinggi,” ujar Japar (18/2/2026)
Menurut Japar, yang terpenting adalah memastikan ketersediaan stok tetap aman. Ia menegaskan, kelangkaan barang akan memicu lonjakan harga yang lebih signifikan di tingkat konsumen.
“Intinya stok jangan sampai kosong. Kalau kosong, harga bisa melambung. Mudah-mudahan stok bahan pokok tetap terjaga, baik menjelang puasa maupun mendekati Lebaran,” katanya.
Komisi II DPRD Balikpapan, lanjutnya, berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar, dapat menjaga stabilitas stok dan harga di lapangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah kota adalah menggelar operasi pasar, termasuk operasi LPG di sejumlah kelurahan pada 10 hingga 18 Februari lalu.
“Operasi LPG sudah dilakukan di beberapa titik untuk menjaga kestabilan harga. Itu langkah yang diupayakan pemerintah kota melalui dinas terkait,” jelasnya.
Japar juga menyoroti persoalan harga LPG bersubsidi yang kerap mengalami kenaikan di tingkat pengecer. Ia menyebut Komisi II telah menggelar rapat dengan sejumlah agen LPG untuk memperketat pengawasan di pangkalan.
“Kami sudah menyampaikan kepada para agen agar mengawasi pangkalan masing-masing. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang kemudian dimanfaatkan oknum sehingga harga di pengecer menjadi tinggi,” tegasnya.
Dia menambahkan, LPG bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, petani, dan pelaku UMKM. Namun di lapangan, masih ditemukan penggunaan yang tidak tepat sasaran sehingga memicu kelangkaan.
“Kebutuhan sebenarnya sudah dihitung dan dinilai cukup oleh pemerintah kota. Tapi penggunanya mungkin belum tepat sasaran. Ada masyarakat yang mampu juga ikut menggunakan LPG subsidi, itu yang menyebabkan kelangkaan,” ujarnya.
Saat ini, mekanisme distribusi dan pengawasan LPG subsidi tengah dikaji agar lebih tepat sasaran. Japar menyebut ada rencana penerapan sistem aplikasi dari pihak Pertamina untuk mengatur distribusi.
Terkait pengawasan,
ia menegaskan DPRD menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, sementara pelaksanaan teknis tetap menjadi kewenangan instansi terkait.
“Kami bukan eksekutor di lapangan. Tugas kami mengawasi dan menyampaikan agar dinas perdagangan benar-benar mengontrol peredaran LPG supaya tepat sasaran. Memang tidak mudah, karena di masyarakat juga belum ada aturan sanksi yang tegas,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
