Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Balikpapan untuk berkonsultasi terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan secara nasional. Rombongan diterima oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Kota Balikpapan, Rani.
Perencana Ahli Muda Sekretariat DPRD Kukar, Faruq Rahman, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menyikapi pemangkasan anggaran yang berdampak signifikan terhadap operasional DPRD.
“Pertama yang kami bahas adalah soal efisiensi dan bagaimana mengatasinya. Karena memang kebijakan ini berdampak pada seluruh daerah. Kami sudah berkonsultasi dan mudah-mudahan kebijakan efisiensi ini bisa segera selesai atau ada penyesuaian,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Faruq mengungkapkan, anggaran DPRD Kukar mengalami penurunan cukup besar, yakni sekitar 40 persen. Dari semula kurang lebih Rp200 miliar, kini tersisa sekitar Rp120 miliar.
“Penurunan sekitar 40 persen itu khusus di lingkup DPRD. Jadi sekarang belanja lebih difokuskan pada kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan. Itu yang menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Menurutnya, hampir seluruh program terdampak kebijakan efisiensi tersebut. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya rutin dilaksanakan kini harus dikurangi, terutama belanja perjalanan dinas dan studi banding.
“Perjalanan dinas sekarang dibatasi hanya untuk kegiatan yang wajib, seperti reses, musrenbang, dan monitoring pengawasan. Studi-studi atau kegiatan yang sifatnya tidak prioritas banyak dikurangi,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga dialami banyak daerah di Indonesia, sehingga koordinasi dan berbagi pengalaman antar-DPRD menjadi penting dalam menyusun langkah penyesuaian.
Sementara itu, Staf Humas dan Protokol DPRD Kota Balikpapan, Rani, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyebut, DPRD Balikpapan juga menghadapi tantangan yang sama dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Pada prinsipnya, hampir semua daerah terdampak kebijakan efisiensi. DPRD Balikpapan juga melakukan penyesuaian, terutama pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak bersifat prioritas,” ujar Rani.
Ia menegaskan, meskipun terjadi pemangkasan anggaran, fungsi utama DPRD seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berjalan.
“Yang wajib seperti reses, musrenbang, dan pengawasan tetap kami jalankan. Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, kedua belah pihak berharap dapat saling bertukar informasi dan strategi agar pelaksanaan tugas kedewanan tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
