Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS dan PPP DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Ari Sanda, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Dalam pemandangan umum yang dibacakan, Fraksi Gabungan PKS–PPP menyoroti penurunan signifikan dana TKD dari rencana awal Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun, atau turun 39,5 persen. Penurunan ini dinilai akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal dan kapasitas pembiayaan Pemkot Balikpapan pada 2026.
“Pemangkasan ini tentu memengaruhi keseimbangan kebutuhan belanja operasional, belanja modal, hingga pembiayaan program prioritas daerah. Karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat perlu ditingkatkan agar pemangkasan tidak terlalu besar,” ujar Ari Sanda.
Fraksi juga menyoroti penurunan pendapatan daerah dari semula Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun, serta perubahan belanja daerah dari Rp4,26 triliun turun menjadi Rp3,36 triliun.
Selain itu, Fraksi Gabungan PKS–PPP meminta agar Pemkot melakukan perhitungan yang lebih presisi terkait estimasi SILPA 2025 yang sebelumnya diasumsikan sebesar Rp450 miliar namun direvisi menjadi Rp407,2 miliar. Mereka menegaskan agar tidak terjadi markdown pada pendapatan maupun markup pada belanja.
Fraksi menekankan pentingnya alokasi anggaran wajib seperti pendidikan dan kesehatan agar tetap sesuai amanat undang-undang, termasuk alokasi 20 persen untuk pendidikan dan minimal 10 persen untuk kesehatan di luar gaji tenaga kesehatan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
