Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan ketimpangan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah kota. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya pangkalan yang tidak aktif namun tetap tercatat menerima pasokan dari agen.
Hal ini disampaikan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Pertamina Patra Niaga, dan 11 agen LPG, di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025).
“Jangan sampai ada pangkalan yang tidak aktif di satu wilayah, tapi suplai tetap berjalan ke daerah lain. Itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap agen LPG memiliki kontrak kuota tetap dengan Pertamina, yang dibagikan ke sejumlah pangkalan di bawahnya. Namun, aktivitas pangkalan di lapangan tidak selalu sejalan dengan data di sistem, sehingga memunculkan potensi penyaluran yang tidak tepat.
“Misalnya satu agen punya jatah 5.000 tabung per bulan, tapi kalau ada pangkalan yang tidak aktif, distribusinya bisa bergeser ke tempat lain. Akhirnya di wilayah tertentu gas langka, sementara di tempat lain berlebih,” jelas Japar.
Berdasarkan data DPRD, Balikpapan memiliki 11 agen resmi dengan total sekitar 672 pangkalan. Namun, sebagian di antaranya dilaporkan sudah tidak aktif atau berpindah lokasi tanpa pemberitahuan resmi. Kondisi tersebut, kata Japar, berpotensi memicu kelangkaan dan lonjakan harga di masyarakat.
“Kalau distribusinya tidak lancar, harga bisa naik dari Rp20 ribu menjadi Rp50 ribu sampai Rp60 ribu per tabung. Ini yang perlu diantisipasi bersama,” tegasnya.
DPRD meminta agar pemerintah daerah bersama Pertamina segera melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem distribusi, termasuk memperbarui data pangkalan secara berkala agar penyaluran LPG subsidi lebih merata dan sesuai sasaran. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
