Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Mohammad Sukri, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri sepanjang 2024. Ia menilai institusi ini berhasil menunjukkan performa optimal dalam mengamankan agenda nasional, termasuk Pemilu pada 14 Februari dan Pilkada Serentak pada 27 November.
“Seluruh rangkaian pemilu dan pilkada berjalan lancar dan kondusif. Ini menjadi bukti nyata suksesnya kinerja jajaran Polri sepanjang 2024,” ujar Sukri saat ditemui di Kantor JMSI Kaltim, Samarinda, Kamis (2/1/2025).
Sebagai mantan wartawan kriminal, Sukri menyoroti transformasi yang dilakukan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, perubahan ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan agenda nasional.
“Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan pilkada berjalan aman dan lancar. Ini menjadi capaian yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Tantangan Citra Polri dan Komitmen untuk Berbenah
Meski demikian, Sukri mengakui bahwa tudingan tentang ketidaknetralan Polri sepanjang 2024 masih menjadi tantangan. Ia menilai tuduhan ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
“Isu ketidaknetralan memang menjadi salah satu faktor turunnya kepercayaan masyarakat. Namun, memasuki tahun 2025, ada peluang besar bagi Polri untuk memperbaiki citra positif melalui program presisi mereka,” jelas Sukri, yang juga mantan wasit nasional PSSI.
Ia optimistis dengan kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, didukung oleh pemerintahan baru yang memiliki komitmen kuat dalam memperkuat penegakan hukum. “Dengan komitmen tersebut, saya yakin Polri dapat merebut kembali kepercayaan masyarakat,” katanya.
Penilaian DPR: Polri Lembaga Penegak Hukum Paling Responsif
Sukri juga menyoroti laporan akhir tahun Komisi III DPR RI, yang menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum paling responsif terhadap pengaduan masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Polri cepat menindaklanjuti berbagai aduan, termasuk masalah profesionalisme aparat, pelayanan publik, dan penyalahgunaan wewenang.
“Polri telah menunjukkan bahwa mereka adalah mitra DPR yang paling sigap dalam menangani keluhan masyarakat. Ini menjadi poin penting dalam memperkuat kepercayaan publik,” ujar Sukri mengutip pernyataan Habiburokhman.
Menutup pernyataannya, Sukri mengingatkan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, untuk memperbaiki dunia peradilan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Upaya perbaikan harus dimulai dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kami melihat ada komitmen kuat dari Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih baik di tahun 2025,” pungkasnya.
Dengan berbagai apresiasi dan tantangan yang dihadapi, Polri diharapkan terus meningkatkan kinerjanya demi menjaga stabilitas keamanan dan meraih kembali kepercayaan masyarakat. (*)
