Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN — Pembangunan fasilitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Kota Balikpapan tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim. Meski kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan, sejumlah proyek pembangunan sekolah masih diupayakan melalui penganggaran bertahap pada 2026 hingga 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, mengatakan terdapat sejumlah proyek pendidikan di Balikpapan yang menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran daerah. Di antaranya pembangunan SMA Negeri 10, pengembangan SMK Negeri 8, serta kelanjutan pembangunan SMA Negeri 7 Balikpapan.
“Untuk pembangunan sekolah di Kota Balikpapan tahun 2026 ini, kami menganggarkan beberapa sekolah. Di antaranya pembangunan SMA Negeri 10 di kawasan Islamic Center, yang saat ini sudah berjalan. Kemudian ada juga kami usulkan untuk SMK Negeri 8, termasuk melanjutkan pembangunan SMA Negeri 7 Balikpapan tahun 2027,” ujarnya saat ditemui di Balikpapan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Baba, penyelesaian fasilitas SMAN 7 Balikpapan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, sekolah tersebut masih membutuhkan tambahan ruang belajar dan sarana pendukung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Dari total kebutuhan sebanyak 24 ruang belajar, saat ini baru empat ruang yang telah terbangun. Artinya, masih terdapat 20 ruang belajar yang perlu diselesaikan secara bertahap.
Selain pembangunan gedung, kebutuhan mebel atau perlengkapan sekolah juga harus diperhitungkan. Kelengkapan fasilitas tersebut diperlukan agar ruang belajar yang tersedia dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
“Semoga tahun 2027 nanti itu masuk anggaran,” jelasnya.
Selain SMAN 7, rencana pembangunan SMKN 8 Balikpapan juga menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur pendidikan kejuruan di Kota Minyak.
Sekolah tersebut direncanakan berdiri di kawasan Perumahan Wika. Lahan seluas sekitar 1,2 hektare telah disiapkan melalui hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.
Keberadaan SMKN 8 diharapkan dapat menambah fasilitas pendidikan kejuruan di Balikpapan. Namun, realisasi pembangunannya tetap bergantung pada kesiapan perencanaan dan dukungan anggaran pemerintah provinsi.
Baba mengakui, pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan tersebut harus dilakukan di tengah kondisi fiskal Kaltim yang lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dia menyebut, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun kini mengalami penurunan. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), angka yang disepakati berada di sekitar Rp12,1 triliun.
Namun, terdapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,04 triliun sehingga total APBD diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp13 triliun.
“Dalam KUA-PPAS yang kami sepakati sebelumnya (APBD) Rp12,1 triliun. Namun, karena ada anggaran masuk dari (pemerintah) pusat yang kurang lebih Rp1,04 triliun, jadi totalnya menjadi Rp13 triliun lebih,” terangnya.
Dari keseluruhan postur anggaran tersebut, alokasi untuk sektor infrastruktur secara umum disebut berada di kisaran Rp2 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah Kaltim, termasuk infrastruktur pendidikan.
Dengan keterbatasan fiskal yang ada, Baba berharap pembangunan fasilitas sekolah tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Terutama penyelesaian ruang belajar dan kelengkapan sarana pendidikan yang masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Balikpapan.
Upaya tersebut dinilai penting agar pengembangan infrastruktur pendidikan tetap berjalan dan kebutuhan ruang belajar bagi para pelajar dapat terpenuhi secara bertahap. (*)






