Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas seharusnya tidak ditentukan oleh tempat seorang anak dilahirkan. Namun, kesenjangan fasilitas dan kualitas tenaga pengajar antara wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman masih menjadi tantangan pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemajuan kawasan perkotaan. Pemerintah juga harus memastikan anak-anak di pelosok memiliki kesempatan belajar yang setara dengan mereka yang tinggal di pusat kota.
“Salah satu ukuran keadilan pembangunan adalah anak yang lahir di pedalaman memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang lahir di perkotaan,” jelas Syahariah belum lama ini Sabtu (14/11/2026).
Ia mengakui, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar, khususnya di wilayah terluar. Langkah tersebut dinilai penting agar mutu pendidikan di pedalaman tidak semakin tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan.
“Hari ini kita harus mengakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan masih terjadi. Utamanya di beberapa wilayah pedalaman dan perbatasan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, Syahariah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui program pendidikan gratis atau Gratispol. Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.
Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser itu, Gratispol memiliki pendekatan yang berbeda dengan skema beasiswa pada umumnya. Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan akademik.
“Jadi program Gratispol ini tidak memandang latar belakang ekonomi maupun tingkat kecerdasan. Terpenting anak-anak kita mau sekolah,” bebernya.
Syahariah berharap dukungan pemerintah provinsi melalui program tersebut dapat membantu mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
Namun, menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar berkualitas juga harus berjalan beriringan agar manfaat program pendidikan dapat dirasakan secara merata.
Ia meyakini sinergi antara dukungan pemerintah dan kemauan belajar para siswa dapat menjadi modal penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang unggul menuju Generasi Emas.
“Kalau mereka betul-betul mau sekolah, InsyaAllah kita akan bantu melalui program Gratispol untuk mencapai harapannya,” seru Syahariah.
Dengan demikian, pemerataan pendidikan di Kaltim diharapkan tidak hanya membuka akses bagi anak-anak untuk bersekolah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kualitas pembelajaran yang layak, di mana pun mereka tinggal. (ADV/DPRD Kaltim)






