Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-35 pada Rabu (18/11/2026) siang. Rapat yang berlangsung di Gedung Utama B, Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, tersebut membahas sejumlah laporan akhir panitia khusus (pansus) dan komisi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Hadir pula anggota DPRD Kaltim, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Hardiyanto, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lintas sektor.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas sebelumnya telah menandatangani surat undangan resmi yang memuat lima pokok agenda rapat paripurna tersebut.
Dalam agenda pertama, dua pansus dijadwalkan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan terhadap Ranperda usulan DPRD Kaltim. Keduanya yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Ranperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
“Agenda pertama dalam paripurna ini dijadwalkan Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan akhir dari hasil kerja terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Kaltim. Di antaranya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), kemudian Ranperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS),” kata Hamas saat membacakan agenda Rapur.
Selanjutnya, agenda kedua diisi penyampaian laporan akhir pansus terhadap dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
Memasuki agenda ketiga, rapat mendengarkan laporan akhir komisi-komisi DPRD Kaltim yang membahas sejumlah Ranperda. Komisi I menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Pembahasan tersebut secara khusus berkaitan dengan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sementara itu, Komisi II melaporkan hasil pembahasan dua Ranperda. Pertama, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Pada agenda berikutnya, DPRD Kaltim mengambil keputusan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
Rangkaian rapat kemudian ditutup dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Kaltim atas persetujuan regulasi tersebut.
Melalui Rapur ke-35 ini, DPRD Kaltim menjalankan rangkaian pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap sejumlah regulasi daerah, mulai dari sektor pertambangan, kesehatan, lingkungan hidup, kelembagaan perangkat daerah, hingga pajak dan retribusi daerah. (ADV/DPRD Kaltim)












