PDI-P DPRD Kaltim Minta Perbaikan Jalan Rusak Didahulukan, Proyek Multiyears Dibatalkan

Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memprioritaskan perbaikan jalan provinsi yang rusak dan berlubang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Fraksi PDI-P menilai, penanganan infrastruktur yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi harus lebih diutamakan dibandingkan memaksakan proyek pembangunan baru dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Selasa (17/11/2026).

“Penanganan jalan kewenangan provinsi yang berlubang dan rusak parah, harus didahulukan. Dibandingkan memaksakan proyek baru lintas tahun,” jelas Samsun.

Sikap tersebut mengemuka setelah DPRD Kaltim menyepakati pembatalan usulan tiga proyek pembangunan berskema MYC yang diajukan Pemprov Kaltim. Menurut Samsun, ketiga proyek tersebut belum memiliki tingkat urgensi yang cukup untuk dilaksanakan melalui komitmen anggaran lintas tahun.

“Sejak pembahasan awal, Fraksi PDI-P menilai usulan tahun jamak ini belum mendesak. Sehingga kami sepakat bersama, untuk tidak melanjutkannya,” ujar Samsun.

Selain mempertimbangkan urgensi proyek, Fraksi PDI-P juga menyoroti kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun mendatang dinilai perlu menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan komitmen pembiayaan jangka panjang.

Samsun mengingatkan, struktur belanja daerah masih dibebani berbagai pengeluaran wajib dan mengikat. Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga harus menyiapkan anggaran untuk program prioritas gubernur, yakni Gratispol dan Jospol, yang kebutuhannya diperkirakan terus meningkat setiap tahun.

“Beban belanja mengikat, serta kebutuhan anggaran program Gratispol dan Jospol terus meningkat setiap tahun. Sehingga, pemaksaan proyek tahun jamak berisiko mengunci ruang fiskal daerah,” terangnya.

Meski demikian, Samsun menegaskan keputusan tersebut bukan berarti Fraksi PDI-P menolak pembangunan infrastruktur maupun upaya membuka keterisolasian wilayah. Pihaknya tetap mendukung pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas masyarakat.

Hanya saja, penentuan prioritas dinilai harus lebih terukur. Pemerintah provinsi diminta memastikan ruas jalan yang kondisinya rusak parah mendapat perhatian lebih dahulu, terutama yang berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

“Pada prinsipnya, kami sejalan dengan misi membuka akses ekonomi dan keterisolasian daerah. Asalkan, penentuan prioritasnya tepat sasaran pada ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan segera,” tegas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.

Sebagai alternatif pembiayaan, Fraksi PDI-P mengusulkan agar proyek pembangunan menggunakan skema kontrak tahun tunggal atau single year. Dengan pola tersebut, pelaksanaan proyek dapat disesuaikan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan dan kondisi kas daerah.

Samsun menilai, skema tahun tunggal memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga fleksibilitas APBD. Pemerintah tidak perlu langsung mengikat anggaran dalam komitmen beberapa tahun ketika kapasitas fiskal masih menghadapi tekanan.

Pertimbangan lainnya adalah sisa masa kerja pemerintahan yang tinggal sekitar dua tahun ke depan. Menurut Samsun, pola tahun tunggal lebih realistis diterapkan dalam kondisi tersebut, sekaligus tetap membuka peluang pembangunan infrastruktur berskala besar apabila kemampuan fiskal daerah membaik.

“Pola tahun tunggal lebih sesuai dengan kondisi kas daerah, sekaligus sisa masa kerja dua tahun ke depan. Terlebih jika APBD 2028 atau 2029 kelak menyentuh Rp25 triliun. Jadi pembiayaan hingga Rp1 triliun untuk satu ruas jalan, tetap dapat dilakukan,” beber legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara (Kukar) itu.

Dengan usulan tersebut, Fraksi PDI-P berharap penyusunan APBD Kaltim 2027 lebih mengedepankan kebutuhan mendesak masyarakat. Perbaikan jalan provinsi menjadi salah satu prioritas yang dinilai perlu mendapat ruang anggaran, di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembiayaan program pemerintah daerah. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *