Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA — Persoalan penyaluran dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipersoalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Mekanisme penerimaan yang seharusnya langsung masuk ke kas daerah dinilai perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan skema opsen pajak telah mengatur pembagian penerimaan berdasarkan persentase tertentu. Karena itu, proses penyalurannya semestinya berlangsung secara otomatis ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan.
“Secara aturan, ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, baik tahunan atau bea balik nama, dananya langsung terpotong otomatis sesuai persentasenya. Jadi, seharusnya langsung masuk ke daerah,” kata Sigit, Selasa (17/11/2026).
Ia mengaku mempertanyakan apabila penerimaan yang menggunakan mekanisme pemotongan langsung tersebut justru mengalami kendala atau keterlambatan masuk ke kas pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai hak penerimaan pemerintah kabupaten dan kota. Terlebih, dana tersebut menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Sigit mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab persoalan tersebut. Karena itu, ia mendorong agar masalah ini dibicarakan langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim sebagai instansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya sendiri bingung, mengapa dana itu bisa tertahan. Padahal, sistemnya sudah otomatis. Kalau memang masih tersendat, hal ini harus segera dibicarakan dan ditanyakan langsung ke BPKAD,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Komisi II DPRD Kaltim menilai mekanisme pembagian penerimaan pajak harus dijalankan secara konsisten dan transparan. Kejelasan proses pencatatan hingga masuknya dana ke kas daerah diperlukan agar pemerintah kabupaten dan kota dapat mengetahui hak penerimaan masing-masing.
Selain menyoroti opsen pajak daerah, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah menyampaikan usulan mengenai penerapan mekanisme pemotongan langsung dalam pengelolaan penerimaan negara di tingkat pusat.
Usulan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan. Ia berharap prinsip pemotongan langsung seperti pada skema opsen dapat dipertimbangkan untuk berbagai jenis penerimaan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan dana bagi hasil lainnya.
“Prinsipnya, harus langsung dipotong. Saya bahkan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar skema pemotongan langsung seperti opsen ini juga diterapkan di tingkat pusat. Yakni, untuk PPN, PPh, maupun dana bagi hasil lainnya,” terang legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
DPRD Kaltim berharap persoalan penyaluran penerimaan opsen dapat segera memperoleh kejelasan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Kepastian mekanisme tersebut dinilai penting agar hak keuangan pemerintah daerah tidak mengalami keterlambatan dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (ADV/DPRD Kaltim)












