APBD Kaltim Turun, DPRD Pastikan Anggaran Perbaikan Jalan Rusak Tetap Diprioritaskan pada 2027

Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Persoalan jalan berlubang dan rusak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi keluhan masyarakat. Selain membahayakan keselamatan pengendara, kondisi infrastruktur tersebut juga berpotensi menghambat kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2027.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, kondisi jalan berkaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kondisi jalan yang rusak menyangkut keselamatan dan aktivitas warga sehari-hari. Jadi perbaikannya tidak boleh terhenti, meskipun anggaran daerah kita sedang turun,” tegas Samsun, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan publik, anggaran pemeliharaan jalan dipastikan tetap masuk dalam prioritas pembahasan anggaran 2027.

Fokus penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada perawatan rutin dan penanganan cepat terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan. Langkah ini dinilai penting agar kerusakan tidak semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.

“Kami di Komisi III terus mengawal agar pos anggaran perawatan jalan tetap aman di tahun 2027. Ini semua demi menjawab keluhan masyarakat di lapangan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Untuk memastikan penanganan jalan menjangkau berbagai wilayah secara lebih merata, pengelolaan pemeliharaan infrastruktur tersebut dibagi melalui tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pembagian wilayah kerja tersebut mencakup UPTD Wilayah I yang menangani jalur selatan Kaltim, mulai dari Balikpapan hingga Kutai Kartanegara (Kukar).

Selanjutnya, UPTD Wilayah II difokuskan menangani kawasan Kota Samarinda. Sementara UPTD Wilayah III mencakup seluruh kawasan utara Kalimantan Timur.

Menurut Samsun, pembagian wilayah kerja tersebut diharapkan membuat penanganan kerusakan jalan lebih terarah dan responsif. Dengan begitu, jalan berlubang di masing-masing daerah dapat segera ditangani tanpa harus menunggu kerusakan semakin meluas.

“Pembagian ke dalam tiga wilayah kerja ini bertujuan supaya penanganan jalan berlubang di setiap daerah bisa dikerjakan lebih cepat dan merata,” terang legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *