Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Rumah sakit diingatkan agar tidak membedakan kualitas pelayanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pasien yang membayar secara mandiri.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan persoalan pelayanan kesehatan masih menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat. Terutama terkait pengalaman pasien BPJS Kesehatan ketika mengakses layanan di rumah sakit.
Sejumlah keluhan yang diterimanya berkaitan dengan pembatasan waktu pelayanan hingga kesulitan memperoleh kamar rawat inap dengan alasan kapasitas rumah sakit penuh.
Menurut Yono, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pengelola rumah sakit. Sebab, setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan medis dan pelayanan kesehatan secara maksimal, tanpa dipengaruhi status kepesertaan maupun kemampuan ekonomi.
“Jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS maupun pasien umum. Semua harus dilayani secara maksimal tanpa memandang status sosialnya,” kata Yono kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Dia menegaskan, mutu pelayanan rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh bangunan yang representatif maupun kelengkapan peralatan medis. Aspek keramahan petugas, kecepatan penanganan, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan juga menjadi indikator penting.
Karena itu, rumah sakit daerah diharapkan dapat menempatkan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama. Berbagai keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi manajemen dan pembenahan sistem pelayanan.
Yono juga berharap masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Balikpapan.
Menurutnya, capaian tingkat kepuasan masyarakat harus sejalan dengan kondisi pelayanan yang benar-benar dirasakan pasien. Jangan sampai penilaian pelayanan terlihat baik secara administratif, tetapi masih menyisakan persoalan ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis.
“Capaian tingkat kepuasan masyarakat seharusnya sejalan dengan pengalaman nyata pasien ketika mendapatkan pelayanan. Dengan demikian, seluruh warga, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien mandiri, dapat merasakan akses layanan kesehatan yang setara,” tutupnya. (yud)
