Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Borneo Bay yang dikelola PT Pandega masih menyisakan persoalan. Dari total kewajiban pajak sekitar Rp19 miliar untuk periode 2019 hingga 2026, pengembang baru membayar sekitar Rp8 miliar sepanjang tahun ini. Dengan demikian, masih terdapat tunggakan sekitar Rp11 miliar yang harus diselesaikan.
Persoalan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (9/11/2026). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD mengawasi pemenuhan kewajiban pajak perusahaan pengembang apartemen di Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, akumulasi tunggakan PBB PT Pandega mencapai kurang lebih Rp19 miliar sejak 2019 hingga 2026. Namun, pembayaran yang telah dilakukan sepanjang tahun ini baru sekitar Rp8 miliar.
“Dari 2019 sampai 2026 ini, itu baru terutang kurang lebih Rp19 miliar. Dan baru dicicil dalam tahun ini membayar Rp8 miliar. Jadi masih kurang lebih ada Rp11 miliar,” kata Taufik.
Menurutnya, penyelesaian sisa tunggakan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Bapenda. DPRD dijadwalkan kembali bertemu dengan pihak terkait di kantor Bapenda untuk mencari solusi penyelesaian kewajiban pajak PT Pandega.
Pertemuan lanjutan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengabaikan kewajiban pengembang terhadap pemerintah daerah. DPRD ingin memastikan sisa tunggakan sekitar Rp11 miliar tersebut memiliki kejelasan penyelesaian.
Selain persoalan PT Pandega, DPRD juga menyoroti tunggakan PBB apartemen Green Valley. Apartemen tersebut tercatat memiliki kewajiban pajak sekitar Rp132 juta dan berjanji melunasinya pada akhir November 2026.
Taufik menjelaskan, pembahasan dalam RDP juga menyangkut mekanisme pembayaran PBB untuk unit apartemen yang telah dijual kepada konsumen. Pelunasan kewajiban pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses Akta Jual Beli (AJB).
Setelah pengalihan kepemilikan dilakukan, kewajiban pembayaran PBB atas unit tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli atau konsumen, bukan lagi pengembang.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap kewajiban pajak perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan pendapatan daerah terpenuhi.
Sebab, pajak yang dibayarkan wajib pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.
“Barang yang dititipkan oleh masyarakat harus dibayarkan,” pungkasnya. (yud)
