Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Wacana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak, Balikpapan, kembali mengemuka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, rencana pembangunan infrastruktur tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Abdulloh, mengatakan, persoalan keterbatasan anggaran tidak hanya dialami Pemerintah Provinsi Kaltim, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk penahanan dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Akibatnya, pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat.
Abdulloh mengungkapkan, kondisi keuangan daerah juga berdampak pada pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Murni 2027. Bahkan, untuk anggota DPRD, tidak tersedia alokasi kegiatan belanja langsung maupun bantuan keuangan melalui pokok-pokok pikiran (pokir).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan awal, nilai APBD Provinsi Kaltim sempat diproyeksikan mencapai Rp23 triliun. Namun, setelah melalui proses pembahasan, angka tersebut mengalami penurunan signifikan hingga berkisar Rp13 triliun sampai Rp14 triliun, termasuk APBD Perubahan.
Penurunan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Sejumlah kegiatan masih tertunda karena realisasinya bergantung pada kepastian ketersediaan anggaran.
“Program-program yang sudah direncanakan memang sudah masuk dalam program, tetapi untuk pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan anggaran,” ujar Abdulloh kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi telah berupaya mengajukan usulan dan meminta dukungan pendanaan kepada pemerintah pusat. Namun, kondisi fiskal pemerintah pusat juga belum memungkinkan adanya kepastian alokasi tambahan anggaran.
Meski demikian, DPRD Kaltim tetap mendorong agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat, mendapat perhatian pemerintah pusat.
Abdulloh menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan dan menyampaikan usulan pembangunan agar dapat menjadi perhatian serta masuk dalam perencanaan pemerintah.
Dengan kondisi tersebut, rencana pembangunan flyover Muara Rapak masih membutuhkan kepastian dukungan anggaran agar dapat direalisasikan. Infrastruktur itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurai kemacetan di kawasan tersebut. (yud)
