Aksi Demo di DPRD Balikpapan, Mahasiswa Tuntut Solusi atas Kenaikan BBM dan Distribusi Pertalite

Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026).

Mahasiswa menilai kebijakan tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas dan langsung dirasakan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Wisnu Nugroho, mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi sektor transportasi, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat secara umum.

“Premis utama kami tetap di BBM karena efek domino-nya besar. Pangan, transportasi, semuanya ikut naik. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan ini dalam ruang fiskal APBN,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi.

Menurut Wisnu, kenaikan harga energi berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Karena itu, pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai dapat memicu tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Selain menyoroti kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mengangkat persoalan distribusi bahan bakar bersubsidi di Balikpapan. Mereka menilai ketersediaan Pertalite masih belum merata, sementara harga Pertamax yang lebih tinggi menjadi pilihan yang sulit dijangkau sebagian warga.

Wisnu menyebut saat ini hanya beberapa SPBU di Balikpapan yang melayani distribusi Pertalite. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan antrean panjang dan menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Meski mengapresiasi tujuan program tersebut, mereka menilai stabilitas harga energi dan pengendalian biaya hidup masyarakat perlu menjadi prioritas utama.

“Program itu bagus, tetapi hari ini masyarakat juga membutuhkan kepastian terkait energi karena dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari,” kata Wisnu.

Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, aparat kepolisian dan pemerintah daerah memastikan akan menampung seluruh aspirasi yang berkembang. Selain persoalan BBM, sejumlah isu daerah seperti penerangan jalan umum, pembangunan infrastruktur kesehatan, hingga pengaturan kendaraan berat turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.

Mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga energi dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini. (yud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *