Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), operasional Kilang Pertamina Balikpapan, hingga berbagai proyek strategis nasional yang terus berjalan, pasar properti Balikpapan justru menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. Harga rumah terus naik, tetapi pembeli semakin menjauh.
Data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Balikpapan mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I 2026 mencapai 107,67 atau tumbuh 1,44 persen secara tahunan. Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,43 persen. Kenaikan harga terjadi pada seluruh tipe rumah, mulai dari rumah kecil, menengah hingga besar.
Namun di balik kenaikan harga tersebut, terdapat fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Penjualan rumah baru di Balikpapan justru terjun bebas.
Sepanjang triwulan I 2026, hanya 72 unit rumah baru yang berhasil terjual. Angka tersebut anjlok 55,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 162 unit. Bahkan penurunan ini lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang telah lebih dulu mengalami kontraksi sebesar 42,79 persen.
Kondisi ini seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, pengembang, hingga regulator sektor perumahan.
Sebab, selama ini Balikpapan kerap disebut sebagai salah satu daerah yang akan menikmati efek ekonomi terbesar dari pembangunan IKN. Narasi yang berkembang adalah meningkatnya kebutuhan hunian akibat masuknya pekerja, investor, dan aktivitas ekonomi baru. Namun fakta di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat justru belum mampu mengikuti laju kenaikan harga rumah.
Yang paling terpukul adalah segmen rumah kecil.
Penjualan rumah tipe kecil yang selama ini menjadi pilihan masyarakat menengah ke bawah anjlok dari 109 unit menjadi hanya 36 unit atau turun hampir 67 persen. Ini bukan sekadar statistik. Angka tersebut menggambarkan semakin sulitnya masyarakat memperoleh rumah yang terjangkau.
Di satu sisi, pengembang beralasan kenaikan harga tidak dapat dihindari karena melonjaknya harga material bangunan dan biaya tenaga kerja. Di sisi lain, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang membuat pembelian rumah bukan lagi prioritas utama. Ramadan, Idulfitri, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga beban cicilan lainnya membuat keputusan membeli rumah semakin tertunda.
Ironisnya, ketika harga rumah terus merangkak naik, berbagai persoalan klasik yang selama ini membayangi sektor properti Balikpapan juga belum terselesaikan.
Bank Indonesia mencatat sejumlah hambatan yang masih menjadi keluhan pengembang, mulai dari mahalnya bahan bangunan, kualitas kredit calon konsumen, persoalan perizinan dan birokrasi, keterbatasan lahan, hingga kenaikan suku bunga KPR.
Artinya, masalah yang dihadapi bukan hanya soal permintaan yang melemah, tetapi juga persoalan struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Balikpapan berpotensi menghadapi situasi yang tidak sehat dalam pasar properti. Harga rumah terus meningkat, sementara jumlah pembeli terus menurun. Akibatnya, rumah menjadi semakin sulit dijangkau masyarakat lokal dan sektor properti kehilangan momentum pertumbuhannya.
Menariknya, kondisi berbeda justru terlihat pada sektor properti komersial.
Meski harga properti komersial secara umum masih mengalami penurunan tipis sebesar 0,10 persen, sektor perhotelan mulai menunjukkan pemulihan. Aktivitas pekerja proyek IKN, operasional Kilang Pertamina Balikpapan, serta meningkatnya kegiatan MICE dan perjalanan dinas berhasil menopang permintaan hotel dan akomodasi.
Fakta ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi memang tumbuh, tetapi dampaknya belum sepenuhnya mengalir ke sektor perumahan masyarakat.
Dengan kata lain, geliat pembangunan yang ramai diberitakan belum otomatis menghadirkan kemudahan bagi warga untuk memiliki rumah.
Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan narasi optimisme IKN. Dibutuhkan langkah nyata untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, salah satunya melalui ketersediaan hunian yang terjangkau.
Jika tidak, Balikpapan akan menghadapi ironi besar: kota semakin berkembang, proyek semakin banyak, harga properti semakin mahal, tetapi masyarakatnya justru semakin sulit memiliki rumah sendiri. (*)
