Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan bersama perwakilan mahasiswa dan sopir truk melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta terkait persoalan antrean panjang pengisian BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU di Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi sopir truk beberapa waktu lalu yang memprotes sulitnya mendapatkan solar subsidi.
Menurut Japar, dalam audiensi tersebut BPH Migas sepakat untuk mencari solusi guna mengatasi antrean panjang yang terjadi di SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan.
“Kami mengawal teman-teman mahasiswa dan perwakilan sopir truk ke Jakarta. Pada intinya, BPH Migas sepakat untuk mengatasi persoalan yang menjadi penyebab demo kemarin, yaitu antrean panjang pengisian solar subsidi,” kata Japar kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, antrean panjang terjadi akibat tingginya permintaan biosolar yang tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia. Bahkan, antrean kendaraan sempat mencapai sekitar tiga hingga lima kilometer.
“Penyebab utamanya karena kapasitas solar subsidi tidak mencukupi antara supply dan demand. Karena itu, BPH Migas sepakat dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan kuota,” ujarnya.
Selain penambahan kuota, kata dia, solusi lain yang dibahas adalah penambahan SPBU yang menjual biosolar subsidi. Saat ini, hanya terdapat dua SPBU di Balikpapan yang melayani pengisian solar subsidi sehingga terjadi penumpukan kendaraan di lokasi tertentu.
“Opsinya memang harus membuka beberapa SPBU lain agar juga menjual solar subsidi supaya antrean bisa terurai dan tidak menumpuk di satu titik,” jelasnya.
Japar menambahkan, kebijakan terkait distribusi dan pengaturan BBM subsidi tetap berada di bawah kewenangan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas. Karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan hanya dapat mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga mengatur regulasi dan strategi penyaluran BBM subsidi, baik solar maupun pertalite, agar distribusinya lebih merata,” katanya.
Ia juga menyebut kuota tahunan biosolar untuk Balikpapan dinilai masih tersedia sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian distribusi bulanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau kuota tahunan masih ada, maka distribusi bulan berikutnya bisa ditarik lebih awal untuk menutupi kebutuhan saat ini,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
