Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru berinisial SW terhadap seorang siswi berusia 13 tahun di salah satu SMP Negeri di Balikpapan Utara.
Gasali menegaskan, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang dapat merusak masa depan korban.
“Ini sangat kita sesalkan. Lingkungan sekolah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, bukan sebaliknya,” ujar Gasali kepada wartawan, Senin (27/4/2026).
Ia menyebut, dalam waktu dekat Komisi IV DPRD Balikpapan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan. RDP tersebut bertujuan untuk membahas secara menyeluruh kondisi dunia pendidikan, termasuk menelusuri sejauh mana penanganan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana penanganannya, sekaligus mencari akar persoalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.
Gasali juga menekankan pentingnya langkah preventif melalui edukasi serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat.
“Ini memang dilakukan oknum, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik. Karena itu perlu penguatan pengawasan dan edukasi bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan penggunaan teknologi pengawasan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lingkungan sekolah. Saat ini, menurutnya, pemasangan CCTV baru menjangkau sekitar 10 sekolah di Balikpapan.
“Ke depan kami mendorong agar setiap sekolah dilengkapi CCTV sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan. Memang terkendala anggaran, tetapi ini penting untuk pencegahan,” ujarnya.
Gasali menyebut, pihaknya akan mengawal penganggaran secara bertahap agar pemasangan CCTV dapat diperluas, khususnya di wilayah yang dinilai rawan.
“Tidak harus selesai sekaligus, tetapi minimal setiap tahun ada penambahan. Kita prioritaskan daerah yang dianggap rawan, sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Dia berharap, dengan penguatan pengawasan dan keterlibatan semua pihak, kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan.
“Harapan kami tentu kejadian seperti ini tidak terulang di mana pun. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan anak-anak kita,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
