Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dinilai cukup besar dan berdampak pada daerah, termasuk Balikpapan sebagai daerah penghasil.
Menurut Alwi, pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat berkurangnya alokasi dana dari pusat. Ia menyebut, pemangkasan tersebut salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi visi Presiden.
“Kalau kita berharap dari Dana Bagi Hasil atau TKD dari pemerintah pusat, pemangkasannya lumayan besar. Informasi yang kami terima, angkanya juga tidak kecil,” ujar Alwi, Selasa (24/2/2025)
Terkait program MBG, Alwi menegaskan bahwa sebagai bagian dari visi Presiden, program tersebut wajib dijalankan oleh seluruh daerah. Namun, ia menilai urgensi program itu di Balikpapan perlu dikaji lebih lanjut.
Menurutnya, kondisi Balikpapan berbeda dengan sejumlah daerah terpencil atau daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang ada di Indonesia.
“Kalau di Balikpapan, saya pribadi belum pernah mendengar ada anak sekolah yang kelaparan atau kekurangan gizi secara masif sebelum program ini berjalan. Kalaupun ada, mungkin sangat minim,” katanya.
Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan menjalankan kebijakan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap program nasional.
Ia juga berharap kebijakan penghematan atau pemangkasan anggaran tidak hanya dibebankan kepada daerah melalui pengurangan TKD. Menurutnya, semangat gotong royong dalam pembangunan seharusnya diterapkan secara menyeluruh, termasuk di tingkat pusat.
“Kalau memang ada efisiensi, sebaiknya dilakukan secara proporsional. Jangan hanya daerah yang dipotong. Semua ini kan untuk masyarakat,” tegasnya.
Sebagai daerah penghasil, lanjutnya, Balikpapan juga memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara, sehingga ia berharap kebijakan fiskal dapat mempertimbangkan aspek keadilan bagi daerah.
“Namun karena ini merupakan visi Presiden, mau tidak mau kita harus patuh dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
