Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN — Rencana pemerintah menerapkan program wajib sekolah 13 tahun mulai 2027 mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim. Program tersebut mencakup pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan bidang pendidikan.
Menurut Iim, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menjamin akses pendidikan sejak usia dini sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara menyeluruh.
“Kalau dibilang sejahtera, ya Alhamdulillah. Dengan adanya pendidikan 13 tahun itu, pemerintah sudah mengarah ke sana, memikirkan pendidikan sejak dini,” ujarnya saat ditemui wartawan, Kamis (20/11/2025).
Meski mendukung penuh, Iim menegaskan bahwa rencana tersebut harus diikuti keberpihakan anggaran. Ia mengingatkan agar alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan drastis, terutama dengan adanya rencana program skala besar yang akan membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang.
“Saya berharap anggaran-anggaran pendidikan yang penting itu tidak dipangkas terlalu jauh. Tetap harus ada perbaikan-perbaikan ke depan,” tegasnya.
Selain aspek pembelajaran formal, Iim menilai pentingnya dukungan fasilitas penunjang tumbuh kembang anak, seperti ruang bermain yang aman dan terjangkau. Ia menilai tingginya jumlah anak usia sekolah di Balikpapan belum diimbangi dengan ketersediaan sarana publik yang memadai.
Hal ini sudah ia sampaikan dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan fasilitas publik di kota tersebut.
“Ruang bermain ini perlu ditambah. Kami sudah memikirkan di FGD kemarin agar setiap kecamatan punya fasilitas bermain anak, dan mudah-mudahan bisa dianggarkan,” jelasnya.
Iim menyebut program wajib sekolah 13 tahun akan memberi dampak besar jika dibarengi peningkatan kualitas lingkungan belajar dan ruang tumbuh anak yang aman. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mendukung kesehatan mental, fisik, serta interaksi sosial anak.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun roadmap implementasi kebijakan tersebut secara matang agar Balikpapan siap menjadi kota yang ramah anak sekaligus unggul dalam pembangunan pendidikan di era baru. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
