Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dasar seperti air bersih, administrasi kepemilikan tanah, dan layanan BPJS Kesehatan. Hal itu terungkap dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026, di mana berbagai aspirasi warga disampaikan secara langsung.
Menurut Yusri, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa PDAM. Ia meminta agar PDAM segera menindaklanjuti laporan warga karena kebutuhan air merupakan hal yang paling mendasar.
“Kebutuhan air bersih ini sangat mendesak, apalagi di musim kemarau. Kami mendorong PDAM dan pemerintah daerah untuk segera mencari solusi agar distribusinya lebih merata,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (21/10/2025).
Selain itu, Yusri juga menyoroti masalah kepemilikan tanah yang kerap menjadi hambatan bagi warga dalam memperbaiki rumah tidak layak huni atau mengakses bantuan pemerintah. Ia berharap Pemkot Balikpapan dapat mempercepat penyelesaian administrasi agar masyarakat tidak kehilangan hak mereka.
“Banyak warga ingin memperbaiki rumah, tetapi terkendala karena belum memiliki dokumen legalitas tanah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Tak kalah penting, Yusri juga menyinggung peningkatan layanan BPJS Kesehatan, terutama dalam hal kemudahan administrasi. Ia mengapresiasi adanya layanan BPJS di tingkat kelurahan dan menilai sosialisasi perlu digencarkan agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan mudah.
“Masyarakat kini bisa mengurus administrasi BPJS di kelurahan tanpa perlu ke kantor pusat. Informasi seperti ini harus disampaikan lebih luas,” katanya.
Yusri menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot dan mitra kerja DPRD. Ia berkomitmen untuk terus mengawal agar pelayanan publik di Balikpapan semakin baik dan merata.
“Kami ingin memastikan setiap warga mendapat pelayanan yang layak. Aspirasi ini akan kami bawa ke pembahasan kebijakan agar benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
