Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan untuk mempercepat langkah-langkah konkret dalam upaya penurunan angka stunting. Dorongan ini disampaikan menyusul hasil survei terbaru yang menunjukkan prevalensi stunting di Balikpapan masih cukup tinggi, yakni 24,8 persen dari sekitar 107 ribu anak yang menjadi sampel penelitian.
Menurut Sufyan, kondisi tersebut cukup memprihatinkan, terutama jika melihat posisi Balikpapan sebagai kota maju dengan dukungan infrastruktur dan anggaran kesehatan yang tergolong besar.
“Angka 24,8 persen itu tidak bisa dianggap kecil. Ini alarm bagi kita semua. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, harus lebih agresif dan responsif dalam melakukan intervensi di lapangan,” tegasnya, Rabu (8/10/2025)
Ia menilai, berbagai program yang selama ini telah dijalankan seperti pemberian makanan tambahan, pemeriksaan tumbuh kembang balita, hingga sosialisasi pola asuh sehat memang positif, namun perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar dampaknya benar-benar terasa di masyarakat.
“Selama ini programnya sudah berjalan, tapi kita harus jujur melihat hasilnya. Kalau angka stunting masih tinggi, berarti ada yang harus dibenahi. Harus dilakukan pemetaan ulang wilayah dengan kasus tertinggi, lalu difokuskan penanganannya di sana. Jangan programnya merata tapi efeknya tidak signifikan,” ujarnya.
Politikus muda Partai PKB ini juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani persoalan stunting. Ia menegaskan bahwa masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan lingkungan.
“Stunting itu bukan semata urusan Dinas Kesehatan. Ada faktor kemiskinan, sanitasi, hingga pengetahuan orang tua soal gizi dan pola asuh. Jadi saya minta agar koordinasi lintas dinas lebih diperkuat, termasuk dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan,” kata Sufyan.
Dia juga menyarankan agar pemerintah kota melibatkan kader posyandu dan PKK dalam mengedukasi warga di tingkat bawah. Menurutnya, edukasi berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan.
“Intervensi itu bukan hanya soal bantuan makanan, tapi bagaimana mengubah perilaku keluarga agar sadar pentingnya asupan gizi dan kebersihan lingkungan. Peran kader posyandu dan PKK di sini sangat vital,” tambahnya.
Ia berharap, dengan langkah cepat, terarah, dan kolaboratif, target nasional penurunan angka stunting di bawah 14 persen pada 2025 dapat tercapai di Balikpapan.
“Waktu kita tinggal sedikit. Jangan sampai Balikpapan yang dikenal sebagai kota maju tertinggal dalam hal kualitas SDM. Anak-anak Balikpapan harus tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, karena merekalah masa depan kota ini,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
