Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai sektor pariwisata masih menyimpan potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah. Dengan pengelolaan yang strategis dan berbasis pada kekuatan lokal, sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Suwanto, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akademik tentang Pembangunan Destinasi Wisata yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, penyusunan kajian akademik menjadi langkah penting menjelang berakhirnya masa berlaku Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) pada tahun 2026.
Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan arah baru pengembangan sektor wisata yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tantangan industri pariwisata modern.
“Pemerintah bisa memperoleh PAD bukan hanya dari destinasi wisata yang dikelola langsung, tapi juga dari aktivitas turunannya seperti penginapan, restoran, transportasi, dan usaha mikro yang tumbuh di sekitar kawasan wisata,” jelas Suwanto.
Ia menjelaskan, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Balikpapan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara akan memberi efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Sektor jasa, perdagangan, hingga kuliner diyakini turut merasakan manfaat dari perputaran uang di sektor wisata.
“Kalau yang dikelola Pokdarwis sifatnya memang lebih ke masyarakat, tetapi pemerintah tetap mendapatkan PAD dari sektor pendukung seperti tingkat hunian hotel dan restoran. Semakin banyak wisatawan datang, semakin besar juga potensi pendapatan daerah yang bisa diperoleh,” terangnya.
Suwanto menilai, selain memperkuat aspek ekonomi, arah pengembangan pariwisata ke depan perlu diselaraskan dengan identitas sosial dan budaya masyarakat Balikpapan.
Dia menegaskan bahwa pembangunan wisata tidak boleh semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai kultural dan keberagaman lokal sebagai daya tarik utama.
“Harapan kami, ke depan pembangunan pariwisata bisa menjadi motor ekonomi baru yang berbasis pada nilai budaya dan karakter masyarakat Balikpapan. Jadi bukan hanya membangun tempat wisata, tapi juga membangun kebanggaan daerah,” ujarnya.
Komisi II DPRD Balikpapan, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Sinergi lintas sektor ini dianggap penting agar kebijakan pembangunan wisata tidak berjalan parsial, melainkan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Perlu ada kesinambungan antara perencanaan, promosi, dan pengelolaan. Kalau dikerjakan secara kolaboratif, sektor pariwisata bisa menjadi penopang utama ekonomi Balikpapan selain migas,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
