Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2025, Fraksi Partai Gerindra mengemukakan pandangan umum yang menyoroti pentingnya alokasi dana pendidikan, dengan perhatian khusus pada dukungan terhadap sekolah swasta. Melalui juru bicaranya, Rahmatiah, Fraksi Gerindra mengusulkan agar sebagian dari 20% anggaran APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan digunakan untuk memberikan subsidi kepada siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta.
Rahmatiah menjelaskan bahwa meskipun sekolah negeri di Balikpapan sudah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup, kenyataannya banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih untuk bersekolah di sekolah swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Namun, biaya uang pangkal yang tinggi sering kali menjadi kendala utama bagi mereka. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong agar alokasi pendidikan dalam APBD digunakan untuk membantu meringankan beban orang tua siswa dengan memberikan subsidi uang pangkal di sekolah swasta, yang mencakup biaya seragam, uang pembangunan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kami berharap agar sebagian dari 20% anggaran pendidikan itu bisa digunakan untuk subsidi uang pangkal di sekolah swasta, supaya pendidikan bisa lebih inklusif dan merata. Dengan cara ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah tanpa terkendala biaya,” jelas Rahmatiah.
Rahmatiah juga menekankan pentingnya perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama, seiring dengan visi Balikpapan sebagai kota yang menjadi penyangga ibu kota negara (IKN). Untuk itu, Fraksi Gerindra mendesak adanya upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan yang ada.
Selain itu, Rahmatiah mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor pendidikan, terutama dalam program pelatihan dan peningkatan kualitas guru. Ia berpendapat bahwa guru yang berkualitas dan terampil akan menciptakan generasi muda yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
“Kami juga mendesak agar pemerintah daerah dan sektor pendidikan bersinergi untuk menciptakan program pelatihan guru yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajar, dan ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Rahmatiah.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Balikpapan harus mencakup dua aspek utama, yaitu pemerataan dan kualitas. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memperhatikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
“Dengan alokasi dana pendidikan yang tepat dan pengelolaan yang efisien, kami yakin bahwa kualitas dan akses pendidikan di Balikpapan dapat lebih merata. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan generasi muda yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Rahmatiah. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
