Lahan Warga dan Perusahaan Sawit Kerap Tumpang Tindih, DPRD Kaltim Desak Data Izin Dibongkar

Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian serius. Ketidakjelasan status perizinan dinilai menjadi salah satu pemicu konflik yang perlu segera diselesaikan melalui pembenahan data perusahaan perkebunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pendataan tersebut juga harus mencakup perusahaan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), belum memiliki HGU, hingga perusahaan dengan izin yang telah berakhir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan ketidakjelasan status perizinan kerap memicu perselisihan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Benua Etam.

Menurutnya, terdapat perusahaan yang telah mengantongi IUP, tetapi belum memiliki HGU. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan persoalan legalitas dan penguasaan lahan.

“Kita ketahui, tidak jarang juga terdapat perusahaan yang sudah memiliki IUP, tetapi belum mengantongi HGU. Hal ini tentunya sangat timpang sekali,” jelas Firnadi, Kamis (12/11/2026)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, persoalan itu perlu ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, proses penerbitan izin perusahaan bisa saja bersinggungan dengan lahan yang selama ini telah dikuasai masyarakat, termasuk warga yang sudah puluhan tahun menetap di kawasan tersebut.

Karena itu, Firnadi meminta pemerintah memiliki data dasar yang jelas mengenai seluruh perusahaan perkebunan di Kaltim. Data tersebut setidaknya memuat jumlah IUP yang telah diterbitkan, perusahaan yang sudah memiliki HGU, serta HGU yang masa berlakunya telah berakhir.

“Kami meminta agar Kaltim memiliki data dasar perusahaan. Yakni berapa jumlah IUP yang sudah diterbitkan, dan berapa yang sudah memiliki HGU. Termasuk HGU yang sudah mati,” bebernya.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini, pendataan tersebut penting agar pemerintah mengetahui secara pasti kondisi perizinan perkebunan. Dengan begitu, setiap persoalan legalitas lahan dapat ditelusuri berdasarkan dokumen yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Firnadi mengungkapkan, pihaknya juga menerima sejumlah laporan masyarakat terkait sengketa lahan perkebunan di Kaltim. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian berada di kawasan Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Persoalan tersebut bahkan sempat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Karang Paci, Kantor DPRD Kaltim, belum lama ini.

“Selain itu, persoalan keabsahan lahan milik masyarakat juga menjadi salah satu kendala, terutama dalam pengelolaan perkebunan. Ketika status tanah tidak jelas, potensi konflik antara pemilik lahan dan perusahaan akan semakin besar,” tegas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kutai Kartanegara tersebut.

Ia menekankan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data perizinan perusahaan perkebunan. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan kesesuaian antara IUP, HGU, serta kondisi penguasaan lahan yang sebenarnya di lapangan.

Firnadi berharap pembenahan data perizinan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mencegah sengketa lahan serupa terus berulang di kawasan perkebunan Kaltim.

“Pembenahan data oleh pemerintah tersebut kami punya harapan besar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sekaligus mencegah persoalan serupa terus berulang, khususnya di kawasan perkebunan di wilayah Kaltim,” harap Firnadi. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *