Genjot PAD Kaltim dari Sektor Tambang, DPRD Bahas Perizinan hingga Penindakan Tambang Ilegal

Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut memasuki tahapan konsultasi akhir. Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim melakukan pembahasan bersama Direktorat Produk Hukum Daerah (DPHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Konsultasi dipimpin Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan substansi regulasi daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut. Di antaranya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perluasan kesempatan bagi pengusaha lokal, hingga penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan juga mencakup kajian proporsional mengenai kewajiban jaminan reklamasi untuk komoditas material sungai, seperti pasir, kerikil, dan koral.

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan di lapangan, tetapi tetap mengacu pada regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami melakukan konsolidasi antara Pansus bersama perangkat daerah terkait. Ini turut menyoroti perlunya kajian proporsional mengenai kewajiban jaminan reklamasi bagi komoditas material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral. Agar selaras dengan karakteristik lapangan serta ketentuan Kementerian ESDM,” jelas Ekti.

Selain persoalan reklamasi, kepastian dan percepatan layanan perizinan juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas. DPRD Kaltim mendorong penerapan Service Level Agreement (SLA) dengan target penyelesaian layanan selama 14 hari kerja.

Rinciannya, 11 hari kerja untuk rekomendasi teknis di Dinas ESDM dan tiga hari kerja untuk penerbitan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ekti menjelaskan, Kemendagri mengingatkan agar skema percepatan tersebut tetap mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemerintah pusat. Prosesnya juga harus terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Jadi rinciannya selama 14 hari kerja. Terdiri atas 11 hari rekomendasi teknis di Dinas ESDM dan tiga hari penerbitan di DPMPTSP. Kemendagri tadi juga mengingatkan tim Pansus Kaltim agar skema percepatan ini tetap mengacu pada NSPK pusat, kemudian terintegrasi dengan sistem OSS, serta memenuhi syarat kesesuaian tata ruang melalui KKPR,” beber legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut.

Ekti berharap pengesahan Ranperda MBLB nantinya dapat membuka peluang pengelolaan potensi mineral yang lebih optimal. Dengan regulasi yang memberikan ruang bagi pengusaha lokal, sektor tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kaltim.

“Melalui payung hukum yang berpihak pada pengusaha lokal, namun tetap patuh pada koridor regulasi pusat, pengelolaan kekayaan alam Kalimantan Timur diharapkan berjalan secara berkeadilan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan seluruh masukan dari Kemendagri menjadi bahan penting untuk menyempurnakan materi regulasi.

Menurutnya, konsultasi tersebut diperlukan agar rancangan peraturan daerah memiliki landasan hukum yang komprehensif dan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan sektor mineral bukan logam dan batuan di daerah.

“Kehadiran produk hukum yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, juga menjadi pedoman tata kelola sektor pertambangan bukan logam dan batuan yang lebih tertib di daerah,” urai Reza, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Dengan penyempurnaan regulasi tersebut, DPRD Kaltim berharap pengelolaan MBLB tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola pertambangan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *