Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Upaya memasukkan edukasi bahaya narkoba ke dalam dunia pendidikan di Kota Balikpapan tidak harus dilakukan dengan menambah mata pelajaran baru. Materi pencegahan narkotika dinilai dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah berjalan di sekolah.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan dan instansi terkait, Senin (14/9/2026).
Andi mengatakan, Bapemperda mendukung usulan BNNK Balikpapan agar materi pencegahan dan bahaya narkoba diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal, mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD).
Menurut politikus yang akrab disapa A3 tersebut, konsep ini perlu dirumuskan secara sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah menyisipkan materi antinarkoba ke dalam mata pelajaran yang sudah tersedia.
“Misalkan di sekolah sudah ada mata pelajaran Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup (PKLH), materi bahaya narkoba bisa disisipkan. Panduan dasar dari BNNK sebenarnya sudah ada, tinggal formulasinya,” ujar Andi.
Ia menilai, pendekatan tersebut lebih memungkinkan untuk diterapkan karena sekolah tidak perlu menambah beban mata pelajaran maupun jam belajar baru. Namun, substansi mengenai bahaya narkoba tetap dapat diberikan secara terstruktur kepada peserta didik.
Andi menegaskan, upaya pencegahan narkoba melalui pendidikan harus dilakukan sejak dini. Edukasi yang diberikan secara berkelanjutan diharapkan dapat membangun pemahaman anak mengenai risiko penyalahgunaan narkotika sebelum mereka terpapar lingkungan yang berpotensi memengaruhi perilaku.
“Ini bukan lagi sekadar sosialisasi formalitas, tetapi sudah masuk ke ranah edukasi terstruktur yang wajib dipahami anak didik sejak usia dini,” katanya.
Namun, sebelum masuk dalam Raperda, konsep tersebut masih membutuhkan pematangan dari sisi teknis. Bapemperda akan kembali menggelar pembahasan dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan.
“Kami harus mengundang Disdikbud Balikpapan untuk mendengar teknis dalam menguraikan dan menerjemahkan mata pelajaran berbasis muatan lokal ini,” jelasnya.
Rapat Dengar Pendapat tersebut pun ditunda sementara untuk menjadwalkan kembali pembahasan dengan melibatkan instansi terkait secara lebih luas.
Selain menyasar lingkungan sekolah, Raperda tersebut juga dirancang memperluas upaya pencegahan narkoba ke lingkungan kerja Pemerintah Kota Balikpapan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)






