Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026) sore. Dalam dokumen itu, belanja daerah Kaltim pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp13,74 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp12,76 triliun.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, yang hadir mewakili Gubernur Kaltim, melakukan penandatanganan kesepakatan tersebut.
Fitra mengatakan, dokumen KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Kesepakatan itu menjadi landasan dalam menerjemahkan kebutuhan pembangunan daerah ke dalam prioritas anggaran.
“Dokumen KUA-PPAS ini wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim untuk menerjemahkan kebutuhan prioritas pembangunan. Terutama dari aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang maupun jalur aspirasi dewan,” kata Fitra.
Berdasarkan rincian kesepakatan, target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun berasal dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp9,44 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp181,36 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja, Pemprov Kaltim merancang anggaran sebesar Rp13,74 triliun. Alokasi terbesar berada pada belanja operasi yang mencapai Rp8,08 triliun.
Belanja operasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,01 triliun, belanja barang dan jasa Rp3,69 triliun, belanja hibah Rp346,46 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp17,37 miliar.
Selain itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp1,71 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Adapun belanja transfer direncanakan sebesar Rp3,91 triliun, sedangkan belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp34,18 miliar.
Fitra mengakui, proses penyusunan hingga penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027 diwarnai dinamika pembahasan yang cukup intens antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim.
Meski demikian, dia menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan program pembangunan yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami menyadari dalam tahapan penyusunan hingga penyepakatan KUA-PPAS 2027 diwarnai dengan dinamika yang cukup tinggi. Namun, dinamika tersebut merupakan wujud kepedulian bersama, yakni untuk menghasilkan program kerja yang berkualitas dan berdampak nyata pada masyarakat Kaltim,” harapnya. (ADV/DPRD Kaltim)








