Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menyiapkan pembenahan sistem parkir secara menyeluruh pada 2027. Penataan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan kantong parkir, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur, penguatan pengawasan, hingga penyiapan lokasi penampungan kendaraan yang terjaring penertiban.
Kepala Dishub Kota Balikpapan Muhammad Fadli mengatakan, sejumlah kebutuhan pendukung penataan parkir mulai dipersiapkan. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk pengadaan rambu-rambu parkir baru pada 2027.
Menurutnya, penataan parkir membutuhkan kesiapan berbagai aspek agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif. Mulai dari sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan di lapangan.
“Jadi, Dinas Perhubungan tidak hanya menyiapkan kantong parkir. Ada beberapa hal yang wajib dipersiapkan, mulai dari SDM hingga digitalisasi melalui pengadaan CCTV untuk memantau parkir ilegal,” ujar Fadli, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, CCTV direncanakan dipasang di sejumlah kawasan tertib lalu lintas. Saat ini, terdapat empat titik kawasan tertib lalu lintas di Balikpapan, di antaranya kawasan MT Haryono dan Ruhui Rahayu.
Pengawasan juga akan dikembangkan pada sejumlah titik lain yang nantinya ditetapkan sebagai kawasan penertiban parkir. Melalui sistem tersebut, Dishub berharap pengawasan terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan dapat dilakukan lebih optimal.
Selain teknologi pengawasan, pembenahan infrastruktur juga mencakup penyediaan marka dan pengecatan ulang untuk memperjelas area parkir. Dishub bahkan membuka kemungkinan pemanfaatan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir resmi apabila kapasitas kantong parkir yang tersedia belum mencukupi.
Fadli menyebut, penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum akan mengacu pada hasil kajian dan identifikasi bidang lalu lintas Dishub. Aspek keselamatan dan kelancaran arus kendaraan tetap menjadi pertimbangan utama sebelum suatu ruas jalan ditetapkan sebagai area parkir.
Di sisi lain, Dishub juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk memperkuat penegakan aturan. Salah satunya lokasi khusus penampungan kendaraan yang terjaring razia parkir.
Untuk kebutuhan tersebut, Dishub tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan guna memperoleh dukungan berupa lokasi atau aset milik pemerintah daerah.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan BKAD untuk meminta lokasi atau aset yang dapat digunakan sebagai tempat menampung kendaraan yang terkena razia, sesuai arahan teknis dan kebijakan yang telah disiapkan Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Melalui persiapan tersebut, Dishub menargetkan penataan parkir pada 2027 tidak hanya memperbaiki ketersediaan fasilitas, tetapi juga membangun sistem pengawasan dan penertiban yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, penggunaan ruang parkir di kawasan publik diharapkan semakin tertib dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. (yud)
