Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memastikan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah akan terus berlanjut. Komitmen ini ditegaskan menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang menonaktifkan jutaan peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di berbagai daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota dalam menjalankan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar prioritas daerah, tetapi telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program ini memang betul-betul membantu masyarakat. Kami di dewan tentu ingin program yang berdampak positif seperti BPJS gratis ini bisa terus berlanjut,” ujar Sufyan, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, regulasi telah mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman sosial, termasuk akses pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga. Karena itu, keberlanjutan program PBI menjadi bagian penting dalam menjaga hak masyarakat atas layanan kesehatan.
Di Balikpapan, Pemkot bahkan mengalokasikan anggaran daerah untuk menanggung 100 persen iuran kepesertaan BPJS bagi warga yang memenuhi kriteria tidak mampu. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses kesehatan.
Meski demikian, Sufyan mengingatkan agar pelaksanaan program tetap disertai pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Keberlanjutan program harus dibarengi pengawasan dan validasi data. Jangan sampai ada warga yang tidak memenuhi syarat justru terdaftar sebagai penerima manfaat,” tegasnya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Warga yang tergolong mampu diharapkan memilih skema kepesertaan mandiri agar semangat gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan tetap terjaga.
Sebagai informasi, pemerintah pusat sebelumnya menonaktifkan sekitar 13 juta peserta PBI JKN secara nasional akibat persoalan validitas data. Kebijakan tersebut berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur.
Namun demikian, DPRD memastikan Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program BPJS gratis bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
