Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mendesak Pertamina dan Pemerintah pusat untuk menambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram bagi Kota Balikpapan. Langkah ini diusulkan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat dan seringnya terjadi kelangkaan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Pertamina Patra Niaga, serta 11 agen LPG, yang digelar di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, kuota LPG subsidi yang ditetapkan pertamina sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk Balikpapan yang kini mendekati satu juta jiwa.
“Penduduk Balikpapan sekarang hampir mencapai satu juta jiwa, sementara kuota yang diberikan hanya untuk sekitar 600 ribu jiwa. Ini sama seperti persoalan air PDAM, dulu cukup, tapi ketika jumlah pengguna meningkat, pasokan jadi terbatas,” ujar Taufik.
Dia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya kelangkaan di masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang salah paham dan justru menyalahkan agen maupun pangkalan, padahal persoalan utamanya adalah keterbatasan kuota dari pertamina
Sebagai solusi, Taufik mengajak seluruh agen LPG di Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi secara resmi melalui petisi bersama yang ditujukan kepada Pertamina dan pemerintah pusat
“Saya ajak teman-teman agen untuk membuat petisi. Isinya memohon penambahan kuota LPG 3 kilogram agar penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan,” jelasnya.
Taufik berharap petisi tersebut nantinya menjadi dasar kuat bagi DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperjuangkan penambahan kuota ke pemerintah pusat maupun Pertamina.
“Kalau ini kita buat bersama, antara DPRD, Pemkot, dan agen maka Pertamina Patra Niaga punya dasar kuat untuk menyampaikan usulan ke BUMN pusat,” tambah Taufik.
Komisi II DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan distribusi LPG subsidi agar lebih tepat sasaran serta memastikan masyarakat kecil tetap mendapatkan haknya secara adil. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
