Lintasbalikpapan.com, com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menegaskan akan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek-proyek daerah yang belum menunjukkan progres sesuai rencana.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan menegaskan akan merekomendasikan blacklist bagi kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Menurut Alwi, hingga akhir Oktober seharusnya serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai minimal 70 persen. Namun, masih ada beberapa kegiatan yang dinilai lambat dalam pelaksanaannya.
“Kalau baru 30 persen atau 40 persen, saya tidak yakin bisa selesai di akhir tahun. Kami harap semua kegiatan bisa tuntas tepat waktu. Kalau tidak, akan ada sanksi, termasuk terhadap pihak ketiga,” tegas Alwi, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, DPRD telah menggelar rapat bersama para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi untuk memantau perkembangan serapan anggaran di masing-masing OPD. Setiap komisi diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan keterlambatan.
“Kalau ada temuan kegiatan yang belum berjalan maksimal, segera dilaporkan. Dewan harus tahu penyebabnya, apakah karena OPD-nya atau karena pelaksana proyeknya,” ujarnya.
Alwi menegaskan, kontraktor yang tidak menunjukkan kinerja baik atau gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak akan direkomendasikan untuk diblacklist agar tidak lagi mendapat proyek dari pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
“Kalau tidak tercapai, perusahaan itu bisa di blacklist. Kami akan rekomendasikan supaya mereka tidak lagi ikut proyek. Apapun alasannya, tetap harus ada tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan OPD agar lebih selektif dalam menentukan rekanan kerja dan memastikan pengawasan lapangan berjalan efektif. DPRD, kata Alwi, akan terus mengawal setiap tahap pelaksanaan proyek agar anggaran yang telah disetujui benar-benar terserap dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Jangan sampai program yang sudah direncanakan dengan baik justru tidak selesai karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
