Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Jalan Siaga Dalam RT 17, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga dari lingkungan sekitar yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan di wilayah mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Siska Anggreni banyak menyoroti persoalan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian warga.
“Masih banyak warga yang belum mengetahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal keduanya memiliki manfaat yang berbeda,” jelas Siska di hadapan warga.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja informal seperti pedagang kecil, kuli bangunan, dan pekerja lepas lainnya. Ia mencontohkan, jika seorang pedagang mengalami kecelakaan di jalan saat sedang bekerja, maka perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan dan bukan BPJS Kesehatan.
“Kalau kecelakaan terjadi saat bekerja, itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kecelakaan di luar jam kerja, bisa diklaim melalui Jasa Raharja. Jika Jasa Raharja menolak, surat penolakannya bisa dibawa ke BPJS Kesehatan untuk proses lebih lanjut,” terang Siska.
Politisi perempuan yang berdomisili di kawasan Pasar Baru ini juga mendorong warga untuk segera mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Ia menilai, dengan iuran sekitar Rp16.800 per bulan, perlindungan yang diperoleh sangat besar manfaatnya.
“Bayar iurannya kecil, tapi manfaatnya besar. Ibaratnya seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau ada apa-apa, kita sudah terlindungi,” ujarnya.
Selain membahas soal BPJS, warga juga menyampaikan keluhan terkait jaringan pipa induk PDAM di wilayah Damai. Beberapa warga mengaku kesulitan melakukan pemasangan air bersih karena belum tersedia pipa utama di kawasan tersebut.
“Warga di sini banyak yang ingin pasang PDAM, tapi pipa induknya belum ada. Ini perlu jadi perhatian karena biayanya besar dan warga tidak tahu siapa yang harus menanggung,” tutur Siska menanggapi keluhan tersebut.
Siska berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada instansi terkait, termasuk Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM agar dapat ditindaklanjuti. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
