Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, menyoroti masih tingginya angka stunting di Kota Balikpapan. Menurutnya, persoalan utama yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah validitas dan pembaruan data pendataan stunting di lapangan.
Siska menjelaskan, hingga kini pihaknya belum memperoleh data pasti mengenai persentase kasus stunting di Balikpapan. Ia menilai, persoalan tersebut disebabkan oleh pendataan yang belum akurat dan belum terbarui secara berkala, terutama di tingkat kader posyandu.
“Kita sebenarnya belum tahu pasti berapa persentase stunting di Balikpapan karena masalahnya ada di pendataan. Kalau data dari bawah, terutama dari kader-kader posyandu, bisa diperbaiki, kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya,” jelas Siska kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Ia mencontohkan hasil kunjungannya ke beberapa daerah, seperti Bogor dan Jakarta, yang telah menerapkan sistem pendataan terpadu dan berbasis teknologi. Di daerah tersebut, kata Siska, data masyarakat sudah sangat spesifik dan terintegrasi.
“Di Bogor itu ada pendataan dengan kategori seperti stunting, fakir miskin, keluarga tidak mampu, hingga janda. Data tersebut lengkap dengan foto, alamat, dan nomor HP. Jadi bisa langsung dimonitor wilayahnya secara jelas,” terangnya.
Siska menilai, model pendataan seperti itu bisa diterapkan di Balikpapan agar penanganan stunting dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis data riil. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi gizi anak dan mempercepat penurunan angka stunting.
“Kalau pendataannya sudah valid, baru kita tahu berapa sebenarnya jumlah kasus stunting dan langkah apa yang perlu diambil. Kalau datanya tidak lengkap atau tidak diperbarui, kita tidak tahu dari mana harus mulai memperbaikinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siska mengungkapkan bahwa di Jakarta, sistem pendataan tersebut bahkan telah dikembangkan melalui command center dengan anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar. Melalui sistem itu, seluruh data, termasuk penanggulangan bencana maupun stunting, bisa dikelola secara terpusat.
“Aplikasinya terintegrasi, jadi semua data bisa diakses dengan mudah. Mungkin Balikpapan juga bisa mengadopsi sistem serupa agar penanganan stunting lebih efisien,” tambahnya.
Siska berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan tersebut dengan memperbaiki mekanisme pendataan dari tingkat RT hingga kelurahan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
