Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti masih terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menilai hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Menurut Danang, munculnya SILPA menjadi perhatian pemerintah pusat karena berpengaruh terhadap besaran dana transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Terjadinya SILPA. Bisa jadi karena programnya lambat berjalan. Akhirnya, ketika ada SILPA, pusat menyoroti dan berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah,” ujar Danang, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, agar persoalan tersebut tidak terus berulang, seluruh OPD diminta aktif menyusun dan melaksanakan program sejak awal tahun anggaran. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses lelang kegiatan juga perlu dipercepat setelah pengesahan APBD.
“Kami minta semua OPD segera membuat program setelah APBD disahkan. RKA harus disusun jauh-jauh hari, supaya kegiatan bisa langsung berjalan. Jangan sampai baru mulai di bulan April atau Mei,” tegasnya.
Danang mencontohkan, keterlambatan pelaksanaan lelang menjadi salah satu penyebab terjadinya SILPA. Misalnya, proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup panjang.
“Kalau lelang baru dimulai di akhir tahun, seperti proyek drainase misalnya, apakah bisa selesai dalam dua bulan? Tidak mungkin. Akhirnya kegiatan tertunda dan anggaran tidak terserap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya perubahan sistem dalam e-katalog versi 6 yang turut memperlambat pelaksanaan kegiatan di sejumlah OPD. Meski demikian, Danang menekankan agar hal tersebut tidak menjadi alasan bagi lambatnya penyerapan anggaran.
“Perubahan sistem memang ada, tapi pemerintah harus lebih aktif dan peka. Setelah pengesahan APBD, program harus segera berjalan. Jangan menunggu sampai akhir tahun,” tandasnya.
Danang berharap, Pemerintah Kota Balikpapan bisa lebih sigap dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar tidak menimbulkan SILPA di akhir tahun.
“Kami ingin pemerintah kota lebih tanggap. Setelah pengesahan, semua kegiatan segera dijalankan agar anggaran terserap maksimal. Ini demi efisiensi dan pembangunan kota yang lebih baik,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
