Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran pembangunan daerah dengan tetap mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu instrumen penting dalam pendanaan kota.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyampaikan optimismenya bahwa pemerintah pusat akan tetap konsisten menyalurkan DBH sesuai dengan skema transfer ke daerah tahun 2025. Ia menegaskan, kepastian tersebut sangat menentukan arah pembangunan di Balikpapan.
“Alhamdulillah kalau kabar tidak terjadi pemotongan itu benar. Tapi kita tetap menunggu pernyataan resmi secara tertulis dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada awak media, Senin (22/9/2025).
Rahmad menjelaskan, DBH memiliki peran vital dalam menopang program-program prioritas daerah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan banjir, hingga pembangunan infrastruktur dasar, sebagian besar pembiayaannya bergantung pada alokasi DBH.
Menurutnya, keberadaan DBH selama ini terbukti mampu mendukung berbagai program strategis Pemkot Balikpapan, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas sekolah, pembangunan puskesmas dan rumah sakit daerah, hingga pengerjaan proyek drainase besar untuk mengurangi risiko banjir di kawasan rawan genangan.
“Kita bersyukur kalau jumlah DBH tetap, apalagi kalau dinaikkan. Intinya jangan sampai berkurang, karena ini sangat menentukan kelancaran pembangunan kota. Manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai gambaran, pada tahun anggaran 2025, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp200 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dari jumlah itu, sekitar Rp125 triliun berbentuk dana perimbangan, yang meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rahmad menyebut, alokasi DBH yang diterima Balikpapan sangat bergantung pada hasil penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Hal ini menjadi relevan mengingat Balikpapan dikenal sebagai kota penyangga utama industri migas di Kalimantan Timur.
“Kita berharap porsi DBH untuk Balikpapan tetap stabil, karena kontribusi kota ini terhadap penerimaan migas nasional juga cukup besar. Jadi sudah sewajarnya masyarakat Balikpapan bisa merasakan manfaatnya melalui pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain menunggu keputusan resmi, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan DBH lebih efektif. Rahmad menegaskan bahwa setiap rupiah yang diterima akan diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya, kita harus mengelola dana ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang mubazir. Kami akan prioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun layanan publik lainnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan DBH. Menurutnya, Pemkot akan membuka informasi secara berkala mengenai peruntukan dan progres penggunaan dana agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
“Nanti kalau sudah ada kejelasan, kami akan sampaikan informasinya kepada semua pihak. Kami ingin masyarakat juga tahu bahwa DBH benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” pungkasnya. (yud)
