Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Sebanyak 90 petani dari Kabupaten Paser yang mengelola perkebunan kelapa sawit secara swadaya mengikuti pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Jenderal Perkebunan, bekerjasama IPB Training
Pelatihan itu, membahas teknis pemetaan lokasi Perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024, angkatan 1, 2 dan 3, yang dilaksanakan pada 6 Agustus hingga 9 Agustus 2024, di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Senin (6/8/2024).
Kegiatan ini dihadiri Direktur IPB Training Muhammad Sigit Susanto, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Djoko Bawono, serta dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Program Pelayanan BPDPKS Arfie Thahar.
Kegiatan ini juga di ikuti Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian diwakili Ketua Team Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Bpk Dr. M. Apuk Ismane
Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, diwakili Ketua sekretariat Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan kelapa sawit, Eva Lizarmi
Direktur IPB Training Muhammad Sigit Susanto mengatakan, bahwa pelatihan teknis pemetaan ini sudah dilakukan selama dua tahun di Kaltim. Namun secara nasional, pelatihan serupa sudah dilaksanakan selama empat tahun.
“Setiap tahun jumlah peserta pelatihan meningkat. Untuk tahun ini, kami dipercaya untuk melatih 868 peserta pelatihan seluruh Indonesia,” ujarnya, ditemui disela-sela pelatihan.
Menurut dia, pelatihan teknis pemetaan dilaksanakan dalam upaya mendukung peremajaan sawit varian atau sawit replanting.
Dalam pelatihan ini ada beberapa metode pemetaan yang memanfaatkan teknologi terkini. Seperti penggunaan sistem pemosisi global atau GPS dan pesawat nirawak atau drone.
Dia menjelaskan, pemetaan ini sebagai upaya petani memiliki data di lapangan. Sehingga dalam menentukan keputusan dan kebijakan itu tepat sasaran.
Selain itu, pengumpulan data juga menjadi salah satu syarat untuk pengajuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Sementara itu, Arfie Thahar menambahkan,
Kaltim adalah salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit cukup luas. Dan BPDPKS hadir melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya.
“Di Kaltim sudah ada bantuan dari program PSR, Sarpras dan bantuan pengembangan SDM lainnya. Di Kaltim juga kami sudah ada kerjasama dengan lembaga penelitian Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Termasuk pendanaan risetnya,” terangnya.
Arfie menerangkan produksi kelapa sawit Indonesia kini mencapai sekitar 46 juta ton per tahun. Sementara itu produksi kelapa sawit swadaya menyumbang sekitar 3 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun.
Menurutnya produktivitas yang dikelola swadaya oleh masyarakat masih bisa ditingkatkan dengan potensi 6 sampai 7 ton TBS per hektare per tahun.
“Masih bisa ditingkatkan lagi (produktivitas). Karena sekarang ada memoratorium, tidak ada perluasan perkebunan lagi. Sehingga caranya adalah intensifikasi melalui replanting, mendukung sarana dan prasarana serta memberi pelatihan untuk meningkatkan SDM,” ujarnya.
Terpisah, Djoko Bawono menyambut baik pelatihan ini dan berharap dapat membantu petani kelapa sawit Kabupaten Paser, dalam upaya meningkatkan pendataan dan pemetaan.
“Terus terang pendataan dan pemetaan, dulunya pengambilan titik koordinator hanya satu titik.
Tapi dalam perkembangannya terkait kegiatan replanting dan sarana prasarana BPDPKS tidak bisa hanya satu titik, tapi harus poligon. Jadi bentuk kebun swadaya harus sudah bisa dipetakan secara keseluruhan,” urainya.
Ia menerangkan, di Kabupaten Paser terdapat 4.469 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dan lokasi paling banyak terdapat di Kecamatan Long Ikis, Kuaro dan Paser Belengkong.
“Tujuan dan arah pelatihan ini untuk kegiatan replanting melalui program PSR. Rencananya PSR itu dapat hibah dari BPDPKS, per hektare mendapat Rp30 juta.
Ada kemungkinan ke depannya bisa naik. Surat Dirjen Perkebunan sudah disampaikan kepada kami terkait besarannya berapa yang harus dibiayai untuk kegiatan replanting. Cuma kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ulasnya.
“Sejauh ini sudah ada sekitar 7 ribu hektare yang dimanfaatkan untuk kegiatan replanting di Kabupaten Paser. Terbesar di Kaltim dan sampai saat ini belum ada yang menikmati program replanting atau PSR, selain pekebun di Paser,” pungkasnya. (Djo)
