Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Proyek pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal menemukan titik akhir. Setelah setahun lebih dikerjakan, progres DAS Ampal kini tuntas 100 persen. Hanya menyisakan finisihing untuk pekerjaan sisa.
Seperti diketahui sebelumnya kontraktor pelaksana telah diberi tambahan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 19 Februari proyek tersebut tuntas dan tidak ada perpanjangan waktu.
“Laporan sudah selesai, tidak ada perpanjangan. Informasi dari Dinas PU sudah klir 100 persen. Mungkin tinggal finishing. Adapun sisa-sisa sedikit, mungkin ada terkendala dengan alat atau apa. Sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewatin dua jalur,” ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud pada Senin (20/2/2024).
Rahmad Masud mengatakan telah menegaskan kepada kontraktor pelaksana untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek ini. Sebab proyek tersebut diawasi oleh masyarakat.
“Kita sampaikan ke kontraktor, anda kalau tidak berhasil dalam penanganan ini, reputasi perusahaan anda bermasalah. Itu yang selalu kita sampaikan,” tegasnya.
Rahmad Masud pun tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak selama pengerjaan proyek DAS Ampal. Ia mengakui keluhan masyarakat terkait proyek DAS Ampal, namun Rahmad menyampaikan bahwa niat pemerintah kota tentunya sangat baik demi kenyamanan masyarakat Kota Balikpapan.
“Saya atas nama Wali Kota dan Pemkot mohon maaf jika selama kegiatan pembenahan kota yang kami lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga dan membangun kota kita ini di tengah pembangunan IKN yang orang berduyun-duyun ke Balikpapan. Insya Allah, niat baik itu pasti hasilnya akan baik walau belum tentu baik di mata masyarakat. Tapi nanti akan dirasakan kebaikan dari proyek itu,” katanya.
Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Kota terhadap dampak yang dirasakan masyarakat selama pengerjaan proyek DAS Ampal, Pemkot akan memberikan dana kompensasi bagi pelaku UMKM yang terdampak.
“Dalam waktu dekat saya instruksikan PU melalui kecamatan dan kelurahan yang bersangkutan, saya ingin mendata warga-warga atau pelaku UMKM yang terkena dampaknya. Kami pedulilah, minimal ada uang kerohiman, apalagi mau masuk bulan puasa. Untuk mereka pelaku usaha yang terkena dampak,” pungkasnya.
