Lintasbalikpapan.com, SAMARINDA – Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan anggaran lintas sumber hingga Rp37,982 miliar. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar dana tersebut tidak hanya terserap untuk kegiatan administratif, melainkan benar-benar digunakan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan kebakaran.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai penguatan peran masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu kunci dalam mencegah karhutla. Sebab, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan pertanian merupakan pihak yang paling dekat dengan potensi munculnya titik api.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan logistik dan peralatan secara langsung kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan penanganan dini sebelum kebakaran meluas.
“Masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran adalah pihak pertama yang berhadapan langsung dengan api. Sehingga, mereka wajib dibekali peralatan dan logistik yang memadai agar bisa bertindak cepat sejak awal,” jelas Nurhadi, Selasa (17/11/2026).
Nurhadi membeberkan, dukungan pembiayaan penanganan karhutla di Kaltim berasal dari beberapa sumber. Salah satunya hibah pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD).
Rinciannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim memperoleh Rp10 miliar, Dinas Kehutanan sebesar Rp7 miliar, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp3 miliar.
Selain dana hibah tersebut, terdapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim melalui Dinas Kehutanan senilai Rp14,2 miliar.
Pemerintah daerah juga memperoleh dukungan dana karbon internasional melalui Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sekitar Rp3,782 miliar. Dana tersebut berasal dari insentif kinerja penurunan emisi yang dikelola Dinas Kehutanan Kaltim pada tahun sebelumnya.
Dengan demikian, total dukungan pembiayaan dari ketiga sumber tersebut mencapai Rp37,982 miliar.
“Besarnya gabungan dana dari pemerintah pusat, anggaran daerah, hingga insentif karbon internasional ini harus dikelola secara terpadu. Yaitu, untuk memperkuat kerja nyata di lapangan agar hasilnya maksimal dan memberikan efek nyata,” terang legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Menurut Nurhadi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus diikuti pengawasan terhadap efektivitas penggunaannya. Ia mengingatkan seluruh instansi pengelola agar tidak menghabiskan pembiayaan hanya untuk kegiatan rutin maupun urusan administrasi perkantoran.
Sebaliknya, kebutuhan masyarakat dan relawan yang terlibat langsung dalam pencegahan serta penanganan karhutla harus menjadi perhatian utama.
“Jangan sampai anggaran penanganan karhutla habis hanya untuk urusan administrasi kantor. Sementara kebutuhan mendesak warga dan relawan di lapangan justru terabaikan,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kaltim telah memiliki landasan hukum melalui sejumlah peraturan daerah. Di antaranya Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan lingkungan dan membangun sistem penanggulangan bencana kebakaran yang lebih terarah.
“Peraturan daerah yang sudah disahkan ini menjadi pegangan utama bagi pemerintah. Agar upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran berjalan lebih terukur serta tepat sasaran,” urainya.
Ke depan, DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar berjalan beriringan. Nurhadi menilai, sinergi antara kebijakan pemerintah provinsi dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa menjadi faktor penting dalam melindungi kawasan hutan sekaligus keselamatan warga.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan aturan yang dibuat, anggaran yang disiapkan, dan pengawasan di lapangan berjalan selaras demi melindungi hutan, utamanya keselamatan warga Kalimantan Timur,” harap Nurhadi, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






